Politiknya Gereja

Mengapa banyak kita, warga gereja, bersikap diam dan masa bodoh terhadap dunia politik?

Ayub Ranoh pernah mengajukan empat kemungkinan penyebabnya. Pertama, sikap yang demikian bisa jadi merupakan warisan pengaruh teologi yang pietistik di gereja dan kalangan orang Kristen Indonesia. Kedua itu disebabkan kurangnya pengertian terhadap hakikat kekuasaan. Seolah-olah kekuasaan itu selalu tanpa moralitas. Ketiga, karena adanya ketakutan terhadap konflik dan kontroversi. Kita lebih suka hidup aman dan tenang. Terakhir, adanya salah pengertian tentang konsep pemisahan gereja dan negara.

Apakah benar potret Kristiani terhadap politik mengharuskan kita menjauhinya? Rasanya tidak, jika kita mengkaji beberapa pemikiran teologis dan sejarah. Kali ini ada dua sanggahan yang bisa disampaikan.

Sanggahan pertama dapat ditinjau dari kata ‘gereja’ itu sendiri, yaitu ekklesia. Ekklesia aslinya adalah istilah politik yang telah muncul dalam praktik demokrasi Yunani Kuno. Ekklesia berarti ‘majelis rakyat’, ‘rapat rakyat’ atau ‘perkumpulan rakyat’ untuk mengambil keputusan politik menyangkut kehidupan bersama di sebuah negara kota. Rapat tersebut biasanya bertujuan memilih pemimpin atau menentukan kebijakan-kebijakan dasar. Penggunaan kata ekklesia pada era sebelum dan sekitar masa Perjanjian Baru selalu dihubungkan dengan kegiatan politik. Yaitu dalam konteks kegiatan majelis rakyat tadi.

Di zaman negara-negara kota Yunani-Romawi, ada masa-masa tertentu dimana warga dewasa akan dipanggil untuk keluar dari rumah mereka. Mereka diundang hadir ke tempat pertemuan, yang juga disebut ekklesia. Ekklesia adalah kekuasaan tertinggi dalam struktur pemerintahan negara-negara kota di Yunani-Romawi. Menunjukkan panggilan bagi warga, untuk keluar dari sikap eksklusif (mengurus rumah sendiri) menjadi inklusif (memikirkan masalah kota bersama).

Penggunaan kata ekklesia dalam Perjanjian Baru tentunya mengandung pemahaman mendasar dari makna ekklesia di zamannya. Kemungkinan besar awalnya mereka menggunakan istilah tersebut sebagai nama sederhana bagi kegiatan ‘pertemuan’. Kegiatan yang paling mencolok dalam jemaat mula-mula.

Alasan lain yang dapat diajukan adalah karena Alkitab memperkenalkan Allah sebagai Allah yang ‘berpolitik’. Dalam Kitab Keluaran kita melihat Allah bertindak secara politis dengan menjadikan umat Israel dari suatu kelompok budak menjadi bangsa yang merdeka. Allah kemudian memberi mereka tanah air, menyelenggarakan hukum dan mengangkat para pemimpin bagi bangsa itu. Allah tidak membela kepentingan politis Raja Mesir. Dia justru memerdekakakn rakyat yang dijadikan obyek.

Hal yang senada juga ditunjukkan oleh Yesus dalam pelayanan-Nya. Ia memberi tahu bahwa misi-Nya terutama untuk pembebasan rakyat kecil dan mereka yang tersisih. Keprihatinan Yesus adalah bagi rakyat kecil yang dipinggirikan, bukan pada kaum penguasa dalam pelbagai sistem religius dan politis pada masa itu. Yesus lebih memilih untuk bergabung dengan Yohanes Pembabtis (Ia memberi diri dibaptis), ketimbang bergabung dengan ‘partai’ Yahudi yang ada waktu itu (Farisi, Saduki, Zelot, Eseni, dll).

Jika kita kaji kesaksian Alkitab, maka kita akan berjumpa dengan tindakan politik Allah di dunia, yaitu memihak rakyat kecil dan memulihkan kemanusiaan. Ini menjadi satu dasar bagi keprihatinan dan tanggung jawab Kristiani terhadap dunia politik dan nilai-nilai demokrasi.

Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk menghindar jauh-jauh dari aktivitas politik di tanah air. Gereja harus meneladani Kristus. Gereja harus ‘berpolitik’, dalam pengertian warganya tidak abai pada permasalahan masyarakat. Warganya justru terpanggil untuk memecahkannya bersama. Warganya harus terlibat melayani yang terpinggirkan, menegakkan kemanusiaan. Inilah ‘politik’-nya gereja, kalau boleh beristilah.

* Disarikan dari tulisan Pdt. Nanang Ekklesia: Politis? Dalam rubrik Editorial, SELISIP cetak Edisi Januari-April 2014.

Selisip

About Selisip

SELISIP berarti sisipan. Media ini meyakini kehadirannya mampu menyelisip di tengah derasnya arus informasi di masyarakat.

KOMENTAR ANDA