Menjewer Gereja Protestan yang Terseret Politik Partisan

Ini adalah refleksi atas apa yang sekarang ada di pikiran warga religius Amerika Serikat. Kenapa Anda pikir gereja bakal kebal terhadap masalah politik partisan ini?” Komentar sinis Mark Chaves, salah seorang peneliti dari Duke University.

Mark mengomentari hasil survey Cooperative Congressional Election Study tahun ini[1] yang mengungkap bahwa justru gereja-gereja Protestan arus utama Amerika Serikat terpetakan dengan sangat jelas afiliasi politiknya. Malah gereja Katolik, Ortodoks maupun kaum Advent Amerika lebih beragam dan dinamis dalam variasi pilihan politik jemaatnya.

Kesimpulan penyebabnya adalah pemimpin dan lingkungan gereja Protestan, terutama kaum fundamentalis, justru lebih dekat dengan kampanye politik partisan, ketimbang saudaranya dari Katolik, Advent maupun Ortodoks.

Sebenarnya kesimpulan itu tidak terlalu mengejutkan. Masyarakat internasional masih ingat, sewaktu Barack Obama mencalonkan diri jadi presiden Amerika Serikat, seruan untuk menolak dengan kecurigaan dia seorang Muslim, justru berkembang di wilayah tradisional gereja Protestan Amerika, yang dikenal dengan fundamentalismenya. Lebih baru lagi, deklarasi dukungan atas Donald Trump juga terang-terangan diperlihatkan oleh sejumlah pejabat gereja.

Gereja Protestan di Indonesia pun tidak kebal akan fenomena yang demikian. Beberapa kali dalam semarak pemilihan kepada daerah, termasuk jelang Pilkada 2018, ada saja gereja yang pemimpinnya dengan atau tanpa malu-malu menyatakan sikapnya mendukung salah satu calon. Parahnya dukungan itu seringkali berlandas kedekatan tertentu, entah secara primordial (karena satu etnis atau agama) atau kepentingan (misal karena si calon sudah berjasa baik pada gereja itu saja) – bukan soal kompetensi atau kemaslahatan bagi semua masyarakat.

Ketua PGI Pdt. Albertus Patty, saat diminta komentar terkait fenomena dukung mendukung dalam pemilihan kepala daerah ini Selasa (4/7), mengaku menyesalkan sikap rekan-rekannya sesama pemimpin gereja itu. Ia mencontohkan berita yang terbilang hangat saat sejumlah pemimpin gereja Protestan menyatakan dukungan pada salah satu calon gubernur di Sumatera Utara, yang kebetulan beragama Kristen.

Ada efek buruk dari keputusan tersebut. Secara internal gereja, ini berpotensi menyebabkan perpecahan, karena akan ada saja anggota jemaat yang mendukung kandidat lain. Secara eksternal, dukungan tersebut bisa menimbulkan polarisasi dengan umat lain. Politik mengeksploitasi agama seperti Pilkada DKI pun jadi dimainkan kembali dan celakanya sekarang justru dimulai oleh gereja,” sesal Pdt. Patty.

Padahal secara konseptual sepanjang diskursus politik kristiani, hampir semua umat Protestan akan selalu menyorot kegemilangan ide Protestanisme tentang pemisahan gereja dan negara. Ide yang bermula dari doktrin dua kerajaan yang dicetuskan oleh Martin Luther ini, sering dianggap sebagai solusi jitu mengatasi kemerosotan gereja di Eropa yang sering terjebak dalam arus politik kepentingan negara kerajaan.

Luther dan para reformator Protestan lain telah menarik batas, agar gereja tahu diri dan tahu peran dalam masyarakat. Hal yang kini sudah diaminkan oleh para filsuf politik dan hampir seluruh warna kekristenan dunia. Gereja Katolik selepas Konsili Vatikan II, misalnya, menyorot secara tegas agar umat Katolik tidak memusingkan permasalah religius dalam urusan pemerintahan negara, sepanjang kebebasan warga terjamin.

Lantas kenapa justru sebagian gereja Protestan kini seolah ingin membalik zaman? Terseret dalam politik partisan dengan embel-embel kepentingan, gereja yang harusnya bersuara demi mereka yang lemah dan terpinggirkan, malah sekarang jadi juru kampanye para penguasa.

Disinilah tampaknya ciri Protestanisme yang lain perlu dikumandangkan. Bahwa warga jemaat dan pemimpinnya adalah setara di hadapan Tuhan, tidak ada hirarki spiritual. Jemaat dimungkinkan untuk menegur keras pemimpin gerejanya. Perlu ada ‘jeweran’, berupa keberatan yang disuarakan, atas dipakainya mimbar dan jubah jabatan gerejawi menjadi spanduk kampanye politik partisan.

Jelang Pilkada 2018 di banyak daerah di Indonesia, sewajarnya jeweran itu siap di tangan warga Kristen yang kritis dan peduli. Demi kesucian peran gereja sebagai gerakan spiritual dan kultural, bukan gerakan politik partisan. Demi keberpihakan nyata umat Kristiani bagi yang lemah, bukan sekedar pelayan kekuasaan. Serta demi keutuhan bangsa yang begitu beragam dan kaya ini. **bdjt

[1] Survey mendalam komposisi pemilih ini dikerjakan konsorsium 39 kampus di Amerika Serikat, bahasan ringkasnya pernah dipublikasikan di New York Times [https://www.nytimes.com/interactive/2017/06/12/upshot/the-politics-of-americas-religious-leaders.html?smid=fb-nytimes&smtyp=cur]

 

Selisip

About Selisip

SELISIP berarti sisipan. Media ini meyakini kehadirannya mampu menyelisip di tengah derasnya arus informasi di masyarakat.

KOMENTAR ANDA