Gereja di Tengah Tahun Politik

Tahapan pemilihan umum kepala daerah serentak sudah memasuki masa kampanye. Ada 171 daerah di Indonesia (17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten) yang akan memilih kepala daerahnya secara serentak di 27 Juni 2018. Belum lagi nanti di 2019, seluruh bangsa Indonesia akan mengikuti pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Suhu politik akan semakin hangat, demikian pula peredaran uang untuk kampanye diperkirakan akan sangat massif.

Banyak pihak yang punya kekhawatiran tersendiri terkait satu masalah, yaitu dilibatkannya isu SARA, terutama isu agama untuk kepentingan sesaat. Berkaca dari besarnya perpecahan saat Pilkada DKI Jakarta lalu, kekhawatiran akan isu ini sebagai pemecah tentu tidak dapat dianggap remeh. Namun tentu tidaklah berdasar jika menularkan ketakutan berlebihan, sebab bangsa Indonesia tetap dinilai punya kekuatan untuk mempertahankan kebhinekaan.

Pdt. Darwin Darmawan, dari Gerakan Kebangsaan Indonesia menilai agama memang merupakan hal yang teramat penting bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, hampir mustahil untuk mengharapkan kejadian penting seperti pilihan politis di pemilihan umum, sepenuhnya steril dari isu agama.

Nuansa agama itu sangat kuat dan kental di masyarakat kita. Ini tidak sepenuhnya salah juga. Yang perlu kita batasi adalah agar jangan sampai agama yang begitu luhur dan agung dinodai oleh semangat politik jangka pendek dan praktik money politic atau politik transaksional, sehingga menghancurkan atau memecah-belah masyarakat,” pendapat Pdt. Darwin.

Kita bisa melakukan otokritik mengevaluasi apakah semangat kita itu betul-betul spiritualitas yang mau membangun bangsa, bukan syahwat politik yang dibungkus agama. Disinilah kejujuran, integritas dan nilai esensial dari agama itu sendiri harus berbicara,” lanjutnya.

Lantas bagaimana gereja harus bersikap di tengah kondisi yang hiruk-pikuk ini?

Pdt. Albertus Patty punya pendapat sendiri soal itu. Menurutnya tidak selayaknya gereja sebagai lembaga menyatakan dukungan pada satu calon. Ini bisa menimbulkan perpecahan di internal, karena tidak semua jemaat akan mendukung calon itu. Di sisi lain, apalagi saat pilihan itu semata karena kesamaan identitas atau transaksi kepentingan, akan membatasi masyarakat secara umum untuk mendapatkan calon terbaik.

Tugas agama, termasuk gereja adalah mendidik umat agar kritis dan penuh pertimbangan dalam memilih pemimpinnya, demi kepentingan bersama. Sehingga pemilu itu adalah pesta demokrasi untuk kepentingan kita semua,” ungkap Pdt. Patty.

Lepas dari konteks hiruk-pikuk pemilihan, gereja dan institusi agama pun punya pekerjaan rumah yang lebih besar, yaitu mempersiapkan pemimpin yang berkualitas dalam keseharian hidup dan geraknya. Hal yang mungkin sering terlupa saat emosi dan atensi begitu digembos di tahun-tahun politik seperti sekarang.

Yang jelas, dalam waktu dekat warga GKI SW Jawa Barat pun akan menjadi salah satu elemen dalam pesta demokrasi tahun ini di daerahnya. Ada pilkada provinsi Jawa Barat dan pilkada di 16 kabupaten/kota di Jawa Barat. Tak lupa pula ada pilkada provinsi Lampung, dan kabupaten Tanggamus serta pilkada provinsi Riau yang juga memuat warga GKI dalam lingkup sinode wilayah ini. **arms

Disarikan dari Rubrik SEKATA GKI SW Jabar di RPK FM 6 Desember 2017.

Foto: Fp Pemuda Memilih

Selisip

About Selisip

SELISIP berarti sisipan. Media ini meyakini kehadirannya mampu menyelisip di tengah derasnya arus informasi di masyarakat.

KOMENTAR ANDA