Menyoal Kampanye SARA dan Apatisme Politik

Kampanye dengan menonjolkan isu SARA adalah serendah-rendahnya praktik politik,” ungkap Ray Rangkuti. Pengamat politik pendiri Lingkar Madani (LIMA) itu menyebutkan bahwa mobilisasi pemilih dengan menggunakan isu suku, agama atau bentuk primordial lain menandakan minimnya gagasan dan kompetensi. Tidak ada hal lain yang baik, yang bisa ditawarkan pada pemilih.

Politik SARA itu artinya ide yang menjadi pengikat hanya kepentingan sesaat saja. Bertentangan sekali dengan visi-misi demokrasi,” lanjutnya. “Politik uang juga buruk, tapi dampaknya kemungkinan hanya sesaat. Kalau politisasi SARA itu bisa begitu luas dan merusak masyarakat.

Aktivis kelahiran Mandailing Natal, 49 tahun lalu itu lantas mencontohkan bagaimana Indonesia di tahun 1955 berhasil menyelenggarakan pemilu yang paling demokratis. Dengan segala keterbatasannya, dalam pemilu pertama Indonesia itu boleh dikatakan isu primordial tadi tidak menjadi praktik populer. Ajang kampanye lebih menjadi pertarungan ideologi, ide dan gagasan mana yang paling memajukan bangsa. Adu ide dan kompetensi itu pun dilakukan dengan suasana yang cukup fair dan menjunjung etika.

Sekarang coba bandingkan. Aturan pemilu saja sampai harus mengatur 600-an item pasal. Padahal demokrasi itu lebih ke etika, percuma peraturan rinci dan banyak kalau pelaku pemilunya miskin etika. Kita tengah mengalami brutalisme politik,” kritik Ray.

Pandangan pengamat politik yang bernama asli Ahmad Fauzi Rangkuti itu menjadi salah satu penyampaian yang paling membekas dalam sesi pertama seminar Panggilan dan Tanggung Jawab Kita di Pilkada 2018. Seminar ini merupakan inisiatif Yayasan Mardiko bersama Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS), Gereja Kristen Indonesia (GKI) Klasis Bandung, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bandung dan Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB). Kegiatan yang digelar di GKI Maulana Yusuf pada Sabtu (5/5) itu diikuti oleh 90-an peserta dari berbagai komunitas keagamaan di Bandung.

Ray menyetujui pendidikan masyarakat untuk kesadaran politik memang menjadi syarat demokrasi yang dewasa. Senada dengan itu, rekan sepanelnya, Pdt. Albertus Patty, menilai sikap apatis terhadap isu-isu dan praktik politik adalah hal yang amat buruk.

Apatisme dan ketidaktahuan politik adalah bunuh diri massal, kalau mengutip Hanna Arendt. Jadi umat beragama juga butuh pendidikan dan kesadaran politik,” ungkap Pdt. Patty seraya mencontohkan beberapa kekurangan di tubuh gereja yang dinilainya terkadang gagap dalam menyikapi persoalan politik.

Komitmen untuk sadar akan politik demi menguatkan dan memajukan bangsa juga ditegaskan oleh Ketua FLADS, Kiagus Zaenal Mubarok. Ia mencontohkan bagaimana para ulama dan umat Islam di awal kemerdekaan memberikan dukungan yang penuh terhadap Pancasila dan NKRI, demi mengelola bangsa yang begitu beragam. Menurutnya kesadaran dan tanggung jawab politik seperti itu harus terus dimunculkan.

Keberadaan organisasi politik juga organisasi kemasyarakatan dimaksudkan untuk pendidikan ke arah kesadaran politik itu. Kita perlu terus menghadirkan alternatif politik demi kemajuan. Bahkan oposisi politis pun boleh dan harus ada, tapi harus berkualitas,” lanjut Kiagus. **arms

Selisip

About Selisip

SELISIP berarti sisipan. Media ini meyakini kehadirannya mampu menyelisip di tengah derasnya arus informasi di masyarakat.

KOMENTAR ANDA