Yayasan Mardiko Gelar Seminar Pilkada

Pemilihan kepala daerah di Jawa Barat sudah di ambang pintu. Di Juni 2018 ini, Jawa Barat merupakan salah satu dari 17 provinsi di Indonesia yang menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Selain itu ada 16 kabupaten dan kota di Jawa Barat, yang di waktu bersamaan juga menggelar pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.

Situasi ini adalah hal yang perlu direspon dengan pendidikan politik bagi publik. Mengingat dalam sejumlah pemilihan kepala daerah yang terjadi belakangan ini, ada potensi perpecahan dan penurunan kualitas demokrasi. Memunculkan pertanyaan apakah pemilihan kepala daerah akan mengangkat derajat demokrasi kita, atau malah menjadi ajang kebejatan dan praktik politik memecah-belah?

Sebagai mana diungkap Pdt. Em. Lazarus Purwanto, pertanyaan itu juga merupakan bagian dari refleksi para pemikir GKI di Yayasan Mardiko. Itu pula yang mendasari inisiatif mereka untuk bekerja sama dengan berbagai elemen lintas iman dan mengadakan edukasi politik bagi publik. Salah satu wujud implementasi refleksi tersebut adalah saat menggandeng sejumlah organisasi lintas agama di Bandung menggelar seminar bertajuk Panggilan dan Tanggung Jawab Kita di Pilkada 2018.

Acara yang digelar pada Sabtu (5/5) di GKI Maulana Yusuf Bandung itu merupakan kerja edukasi Yayasan Mardiko bersama Forum Lintas Agama Deklarasi Sancang (FLADS), Gereja Kristen Indonesia (GKI) Klasis Bandung, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Bandung dan Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB).

Dalam seminar dua sesi ini dibahas panggilan dan tanggung jawab umat beragama dalam pesta demokrasi di Indonesia, serta komitmen untuk menolak hoax dan ujaran kebencian. Di sesi pertama seminar menghadirkan panelis pengamat politik Ray Rangkuti, Pdt. Albertus Patty dan Ketua FLADS Kiagus Zaenal Mubarok. Sementara materi di sesi kedua diisi oleh Afianto dari MAFINDO Bandung dan Wawan Gunawan dari JAKATARUB.

Inisiatif untuk pendidikan politik di tengah semakin maraknya isu-isu menjelang pemilihan kepala daerah, cukup diapresiasi banyak kalangan. Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung, Suharti, yang turut hadir dalam seminar, amat menyetujui langkah ini. Ia menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah di tingkat Provinsi dan sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat pada hakikatnya adalah pesta demokrasi bagi seluruh warga, bukan sekedar hajat KPU, sehingga setiap elemen masyarakat perlu terus melakukan kegiatan seperti ini untuk mendukung proses berdemokrasi yang dewasa.

Seminar yang berlangsung dari pagi hingga sore hari itu dihadiri sekitar 90 orang dari berbagai latar agama. Dalam acara ini, diikrarkan Deklarasi Pilkada Damai Umat Beragama, yang menegaskan komitmen tiap elemen umat beragama untuk menjaga proses Pilkada Jawa Barat 2018 agar tetap damai, jujur dan adil. Secara spesifik deklarasi juga menekankan sikap yang menolak politisasi SARA, hoax dan ujaran kebencian, serta penghargaan terhadap keberagaman persatuan dan kesetaraan.

Bagi Yayasan Mardiko, seminar ini memang ditujukan untuk mendidik masyarakat dalam perkara tanggung jawab politik warga. “Kami berharap bisa memberikan masukan moral dan spiritual bagi proses berdemokrasi bangsa ini, juga mendorong masyarakat menunaikan tanggung jawabnya dengan menggunakan hak pilihnya secara bebas dan rasional,” ungkap Pdt. Em. Lazarus Purwanto dalam sambutannya mewakili yayasan. **arms

Selisip

About Selisip

SELISIP berarti sisipan. Media ini meyakini kehadirannya mampu menyelisip di tengah derasnya arus informasi di masyarakat.

KOMENTAR ANDA

One thought on “Yayasan Mardiko Gelar Seminar Pilkada

Comments are closed.