Penyegelan Gereja di Jambi: Haruskah Bersusah Payah untuk Rumah Ibadah?

Rabu 9 Agustus 2017, Pdt. Lisker Sinaga, salah seorang pendeta gereja di Jambi akhirnya tersenyum sumringah. Perjuangan panjang lintas kepengurusan di jemaatnya berbuah. Hari itu pemerintah kota menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk jemaat yang ia gembalakan, HKBP Syalom Aur Duri. Gedung yang mereka bangun di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura itu akhirnya boleh mereka gunakan sebagai tempat ibadah.

Kabar gembira? Tentu saja. Namun jika menilik apa yang mereka kerjakan untuk memperoleh izin itu rasanya berat sekali. Mungkin tidak semua bisa sekuat itu memperjuangkan haknya. Bermula hanya dari persekutuan kecil, kumpulan ini menjadi jemaat persiapan pada 1997 dengan anggota sekitar 140 kepala keluarga. Jumlahnya terus bertambah karena perumahan baru banyak dibangun di sekitarnya tanpa satu pun gedung gereja.

Jemaat ini pernah dua kali disegel (tahun 2011 dan 2016) dan beberapa kali ditentang keberadaannya. Pengurusan izin bukannya tidak dilakukan. Bahkan syarat sebagaimana diminta dalam PBM 2 Menteri 2006 juga diupayakan. Menurut Pdt. Lisker pada September 2015, ada 74 warga sekitar yang sudah menyatakan dukungan.

Tapi sayang kejadian sebelum-sebelumnya terulang lagi. Mereka yang tidak keberatan dan mendukung adanya gereja ini diintimidasi. Merekapun dengan berat hati terpaksa menarik dukungannya. Mereka menyalami kami di kantor camat dan berkata: ‘Maaf ya Bapak Pendeta,’” cerita Pdt Lisker.

Jemaat ini pun sempat melakukan gugatan atas penyegelan yang dilakukan pemerintah kota dan menang di tingkat pengadilan awal, namun kalah di tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sekian lama harus terus melakukan lobby, negosiasi dan sejumlah advokasi, sembari tetap mengurus keseharian pelayanan. Dampaknya cukup terasa, jumlah jemaat yang sempat menembus angka 2000-an, sempat turun drastis menjadi 100-an saja.

Aturan yang Susah?
Apakah memang harus sesusah-payah itu mendirikan rumah ibadah? Jawabannya mungkin saja masih demikian. Apalagi jika menilik kasus serupa kini kembali menimpa tiga gereja di Jambi. Jemaat yang ada di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Ketiga gereja di Jambi itu disegel pada Kamis pagi akhir bulan lalu (27/9), setelah pemerintah kota menerima desakan dari kelompok masyarakat yang mengaku keberatan dengan keberadaan ketiga gereja.

Aktivis hukum dan kemanusiaan, Lasma Natalia menilai dalam hal ini pemerintah belum bersikap netral pada warganya. Saat diwawancara pada Minggu (7/10) Lasma memilih tidak berkomentar secara khusus terkait kasus gereja di Jambi. Secara umum Lasma menilai aturan yang sering dipakai untuk penyegelan rumah ibadah tidak selalu diterapkan dengan daya enforcement yang sama. Sebagaimana diketahui, biasanya itu didasarkan aturan tentang tata ruang, ketertiban umum, izin bangunan atau peruntukan bangunan.

Di banyak tempat lain, kasusnya aturan yang sama kadang tidak serta-merta ditegakkan pada pelanggaran lain, apalagi yang terkait investasi dan bisnis misalnya. Atau juga rumah ibadah yang lain. Seringkali penegakan aturan dilakukan karena lebih dahulu desakan masyarakatnya. Jadi ini lebih karena aspek politis, bukan karena inisiatif dan ketaatan pemerintah pada hukum,” ungkapnya.

Pemudi yang sejak beberapa tahun terakhir terlibat dalam penelitian dan advokasi kasus-kasus pelanggaran kebebasan beribadah amat menyayangkan, alih-alih meredakan aktor-aktor yang memprovokasi, keteraturan yang diusahakan pemerintah hanya sebatas pada mengalah pada tekanan kelompok yang dominan.

Meski demikian, Lasma mencatat dan mengapresiasi sejumlah kepala daerah yang cukup berani memberikan izin, meski ada tekanan yang demikian. “Apa yang dialami oleh jemaat GBKP Kawaluyaan Bandung misalnya, itu adalah bentuk bagaimana pemerintah bisa memfasilitasi hak warganya,” ia mencontohkan.

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran ini mengakui persoalan rumah ibadah memang cukup kompleks, apalagi semenjak diterbitkannya PBM 2 Menteri 2006 yang dirasa menyulitkan bagi kelompok agama dengan jumlah umat yang kecil. Ditambah berkembangnya sikap tertutup dalam beragama di masyarakat. Hal yang mebuat orang melihat kelompok agama lain sebagai ancaman.

Namun ia berharap, tetap harus ada yang terus menyerukan suara untuk memperjuangkan keadilan dan keberagaman. Apa yang diserukan oleh PGI dan sejumlah lembaga pegiat HAM lain dinilainya sudah tepat, meski pendekatan kultural di tingkat lokal juga penting dilakukan. Idealnya memang dalam masyarakat yang guyub, persoalan seperti ini bisa diatasi dengan baik. Namun ideal itu tentu tidak selalu tercapai, apalagi di tengah masyarakat urban yang semakin individual.

Meski agak menyayangkan, Lasma mengaku tidak bisa menyalahkan sekelompok masyarakat Kristiani yang memilih langkah praktis untuk beribadah. Seperti menyewa gedung pertemuan atau tempat lain, atau juga menyelesaikan permasalahan di luar perjuangan legal tanpa mau repot dengan perizinan.

Lasma tetap berharap warga Kristiani semakin sadar akan aturan hukum yang ada dan mau memperjuangkan apa yang menjadi hak semua warga. Perjuangan pendirian rumah ibadah itu pun akan lebih baik jika turut dibingkai dengan perspektif bahwa ini dilakukan bersama sekian banyak perjuangan kemanusiaan lain yang juga masih terbengkalai di negeri ini.

Maka, jika ditanyakan ulang apakah memang harus bersusah payah untuk membangun rumah ibadah? Mungkin dalam beberapa kasus masih harus demikian. Tapi panggilan untuk memperjuangkan itu, tentu juga menjadi bagian dalam panggilan memajukan negeri. **arms

Foto: Sinar Jambi Baru

Selisip

About Selisip

SELISIP berarti sisipan. Media ini meyakini kehadirannya mampu menyelisip di tengah derasnya arus informasi di masyarakat.

KOMENTAR ANDA