Tiga Gereja di Jambi dan Kronisnya Persoalan Rumah Ibadah

Ini bukan tempat maksiat, ini tempat kami beribadah…” Demikian Ojahan Tampubolon menirukan kaum ibu di jemaatnya yang histeris menyaksikan penyegelan tempat ibadah mereka. Majelis di Gereja Methodis Indonesia (GMI) Kanaan Jambi itu sangat menyesalkan tindakan pemerintah kota Jambi yang dianggapnya tunduk pada desakan kelompok intoleran.

Ojahan juga menyatakan bahwa jemaat gerejanya yang beranggotakan 500-an orang itu bukannya tidak berusaha mengurus izin. Sejak berdiri 18 tahun lalu, sejumlah prosedur sudah berupaya diikuti, hasilnya masih nihil, izin untuk rumah ibadah masih belum keluar. [1]

Apa yang disampaikan Ojahan itu juga senada dengan yang juga disampaikan Pengurus Huria Kristen Indonesai (HKI) Simpang Rimbo dan Gereja Sidang Jemaat Allah (GSJA) Simpang Rimbo, dua gereja lain yang terletak di kelurahan yang sama dengan GMI Kanaan. Dalam pemberitaan di media nasional disebutkan ketiga gereja itu disegel pada Kamis pagi (27/9) setelah Pemkot Jambi menerima desakan mengadakan pertemuan dengan kelompok masyarakat yang mengaku keberatan dengan keberadaan ketiga gereja tersebut.

Kelompok yang keberatan itu mengatasnamakan sejumlah RT di Kelurahan Kenali Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Dalam surat terakhirnya, mereka pun mengumumkan akan melakukan aksi demonstrasi pada Jumat (28/9) dengan jumlah 1.000 orang, jika gereja tetap tidak ditutup.

Menurut, pejabat Humas Kota Jambi, Abu Bakar, penyegelan ini pun terpaksa dilakukan guna mencegah kekerasan dan konflik di masyarakat. “Jadi hanya penundaan untuk sementara karena adanya berbagai macam penolakan dari masyarakat, termasuk persoalan administrasi. Kami pikir ini keputusan yang bijak karena dengan penghentian sementara untuk cooling down,” ungkapnya.

Abu Bakar menambahkan, jika persyaratan perizinan telah dipenuhi, niscaya pemakaian gereja itu tidak akan menjadi masalah lagi. [2]

Pemkot Jambi menurut Abu Bakar, juga mencoba memfasilitasi agar jemaat tetap beribadah di tempat sementara. Mereka menawarkan tempat sementara di kantor walikota dan Polresta Jambi. Namun ketiga jemaat itu lebih memilih beribadah pada Minggu (30/9) di halaman gereja mereka yang telah disegel.[3]

Langkah yang Kurang Bijak
Bagi para pemimpin gereja di Indonesia, keputusan yang demikian dinilai kurang bijak, karena mengesankan negara mengalah, atau bahkan kalah dari desakan kelompok intoleran.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), misalnya, sangat menyayangkan jika penyegelan dan pelarangan ibadah di gedung gereja seperti ini terus terjadi, hanya karena tekanan dari massa yang dimobilisasi. Dalam keterangan tertulisnya, pada Jumat (28/9), PGI berpendapat semestinya aparat negara aktif menjalankan tugasnya memfasilitasi dan melindungi hak-hak masyarakat untuk menjalankan kewajiban ibadahnya. Bukan malah mengikuti desakan kelompok yang intoleran.

PGI sangat menyayangkan pemerintah setempat yang seharusnya berfungsi untuk memfasilitasi umat beribadah, apa pun agamanya, malah terlibat dalam upaya penyegelan dan pelarangan ibadah di gedung gereja tersebut,” demikian keterangan tertulis itu menyebut.

Dengan gamblang, sebagai organisasi yang juga beranggotakan sinode gereja GMI dan HKI, PGI menyatakan persoalan utamanya bukanlah keengganan warga Kristiani untuk mengurus perizinan. Namun, seringkali ada sejumlah alasan yang di luar logika hukum yang menghambat perizinan tersebut.

Untuk kasus tiga gereja di Jambi ini jelas terlihat bahwa ketiganya telah sekian lama menjadi tempat ibadah tanpa keberatan masyarakat. Tentu ada hal lain, yang mestinya dilihat oleh pemerintah, sehingga muncul desakan dan ancaman demonstrasi seperti ini. [4]

Persoalan Kronis Rumah Ibadah
Umumnya pemberitaan nasional dan opini yang beredar hal yang segera disorot sebagai pangkal masalah adalah masalah yang sudah teramat klasik, sehingga seolah menjadi hal yang kronis. Rujukan utamanya adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No 9/2006 (PBM 2 Menteri 2006) yang salah satu bagiannya mengatur pendirian rumah ibadat.

Sejumlah aturan seperti persyaratan 90 orang anggota rumah ibadah dan 60 orang masyarakat sekitar yang menyetujui, dinilai sangat memberatkan bagi kelompok-kelompok agama dengan jumlah penganut kecil. PBM itu pun dinilai tidak memosisikan peran rumah ibadat yang tentunya berbeda-beda di tiap agama.

Namun, sebenarnya permasalahan kronisnya justru melampaui hal teknis itu. Peraturan itu semestinya dipahami sebagai sarana untuk mendorong religiusitas masyarakat sembari menjaga keadilan dan harmoni. Bukan untuk membatasi ekspresi dan hak keagamaan, bukan pula untuk jadi senjata menyatakan ketidaksukaan. Bagi pemerintah, peraturan itu pun mestinya dimaknai sebagai amanat untuk memfasilitasi warganya beribadah dengan keunikan agamanya masing-masing.

Dalam hal ini, pemkot Jambi nampaknya belum sepenuhnya menjalankan pemahaman yang demikian. Sebagai contoh, opsi yang ditawarkan dalam pertemuan dengan ketiga gereja pada Senin (1/10), misalnya. Disana ada dua tawaran untuk ketiga gereja memakai satu gedung bersama atau menyarankan agar jemaat merelokasi diri [5]. Pilihan pertama tentu menafikan keunikan fungsi gedung gereja umat Protestan, yang tentu terkait permasalahan organisasional dan doktrinal. Sementara pilihan kedua, justru mengabaikan peran pemerintah yang semestinya memfasilitasi.

Di sisi lain, nampaknya masing-masing pemuka agama perlu memulai edukasi yang terbuka. Menegaskan pada umat bahwa keberadaan rumah ibadah umat lain bukanlah ancaman. Demikian pula mulai belajar memahami bahwa tiap rumah ibadah punya fungsi yang unik bagi agama masing-masing dan mau memahami hal itu.

Tanpa kedua pemahaman tadi, permasalahan rumah ibadah di Indonesia akan tetap menjadi penyakit kronis yang kambuh sewaktu-waktu. **arms

Referensi:
[1] http://kbr.id/nasional/09-2018/_ralat__diancam_demo__pemkot_jambi_segel_tiga_gereja/97479.html
[2] https://www.voaindonesia.com/a/tiga-gereja-disegel-pgi-kirim-tim-hukum-ke-jambi-/4592079.html
[3] http://www.beritasatu.com/nasional/513668-tolak-tawaran-wali-kota-jambi-jemaat-beribadat-di-halaman-gereja-yang-disegel.html
[4] https://pgi.or.id/pers-release-surat-keprihatinan-atas-aksi-pelarangan-ibadah/
[5] https://www.gatra.com/rubrik/nasional/pemerintahan-daerah/352005-Tiga-Gereja-Sulit-Terima-Dua-Opsi-Pemkot-Jambi

Fotohttp://sp.beritasatu.com

Selisip

About Selisip

SELISIP berarti sisipan. Media ini meyakini kehadirannya mampu menyelisip di tengah derasnya arus informasi di masyarakat.

KOMENTAR ANDA