Saat ini, Indonesia masih diperhadapkan pada isu-isu sosial penting untuk ditanggulangi bersama sebagai persekutuan hidup orang beriman. Kemiskinan, di Indonesia secara riil berkaitan dengan banyak aspek, terutama permasalahan sosial.

Lalu bagaimana pilihan politik kita sebagai umat Kristen dalam menghadapi masalah-masalah sosial tersebut? Umat Kristen adalah warga gereja sekaligus warga negara yang bertanah air Indonesia. Ia memiliki tanggung jawab untuk menghidupi iman Kristen sekaligus membangun bangsanya. Tanggung jawab sosio-politisnya sebagai warga negara dan warga masyarakat adalah hal yang selaras dengan apa yang diimaninya.

Ide ini bukanlah barang baru. Kita mempunyai sejumlah contoh bagaimana hal itu dilakukan sejak era paling awal kemandirian gereja Kristen di Nusantara. Salah satunya adalah yang terjadi pada gereja di Tanah Batak.

***

Pelayanan sosial memang telah dilakukan oleh badan zending Jerman RMG (Rheinische Missions Gesellschaft) dan Batakmission. Hal ini mendorong terjadinya pembaharuan kehidupan pada masyarakat Batak di berbagai bidang, yakni di bidang agama, pendidikan, kesehatan, pertanian dan peternakan. Serta membentuk sruktur layanan sosial swadaya masyarakat yang dilandasi semangat Kristiani.

Jubail Raplan Hutauruk pernah mengatakan bahwa suatu model pelayanan diakonia di gereja Batak paling asli adalah tradisi diakonia pargodungan. Pargodungan terdiri dari empat unsur, yakni: gedung gereja, gedung sekolah (pendidikan), poliklinik (kesehatan), areal pertanian dan peternakan (pengembangan masyarakat) untuk percontohan.

Pargodungan telah menjadi model perkabaran Injil di seluruh gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di wilayah ini. Dapat dikatakan bahwa pargodungan menjadi role model bagi kemajuan di Tanah Batak. Pargodungan perdana berdiri di Huta Dame, Silindung pada 29 Mei 1864 yang diprakarsai oleh penginjil legendaris, I.L Nommensen.

Namun, melampaui konsep pargodungan, warga Kristiani Batak kemudian mengembangkan lebih jauh model pelayanannya. Menyentuh aspek kritis dalam isu-isu sosio-politis. Kekristenan telah mendorong mereka menghasilkan refleksi-refleksi teologis dalam merespons berbagai permasalahan sosial yang terjadi, dengan memasuki ranah politik, yaitu kebijakan pemerintah Hindia Belanda.

BACA JUGA  Curahan Kasih di Pedalaman Kalimantan

Hal ini ditandai dengan terbentuknya perkumpulan Hatopan Kristen Batak (HKB). HKB didirikan di Balige tanggal 28 September 1917 atas prakarsa Mangaraja Hezekiel Manullang (MH Manullang). Perkumpulan ini tumbuh di tengah latar saat warga Batak tengah kehilangan figur tokoh perjuangan Sisingamangaraja XII, yang gugur pada 17 Juni 1907 di Pearaja, Dairi. Sementara Nommensen, yang menjabat sebagai Ephorus di Gereja Batak (HKBP), sudah masa lanjut, sebelum akhirnya wafat pada 23 Mei 1918.

HKB adalah salah satu contoh bagaimana kekristenan bukanlah sekedar pembebek kebijakan kolonial. Sebelum perkumpulan ini berdiri, sudah terlihat banyak warga Kristiani Batak yang berjuang melawan kolonialisasi. Ayah M.H Manullang sendiri, Singal Manullang (yang dikenal dengan sapaan Ompu Singal) adalah seorang petugas telik-sandi untuk perjuangan Sisingamangaraja XII. Bahkan, sejumlah korespondensi menunjukkan bagaimana Nommensen tidak melarang guru Injil dan bawahannya untuk bersimpati pada perjuangan nasionalis yang digalang Sisingamangaraja.

Dalam kiprah selanjutnya, akan semakin terlihat bagaimana HKB terjun lebih jauh dalam perjuangan sosio-politis dengan cara yang modern dan mengandalkan kekuatan organisasi. Hal yang kemudian memicu sejumlah kontroversi, namun mewariskan kisah yang pantas diteladani.

Disarikan dari: Kekristenan di Tanah Batak: Tinjauan Sosio-Politis di Tanah Batak dan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia (Pdt. Jetti Lisantri Samosir)
Ilustrasi: Kitanesia