Seruan rekonsiliasi dan kembali membangun silaturahmi antar sesama anak bangsa, menjadi perhatian sejumlah komunitas dan lembaga keagamaan belakangan ini, termasuk apa yang juga diserukan oleh GKI Sinode Wilayah Jawa Barat.

Harus diakui, tensi yang cukup tinggi selama persiapan dan pelaksanaan pemilihan umum, sedikit banyak memang menimbulkan gesekan di masyarakat. Tak jarang, karena adanya eksploitasi semasa kampanye, gesekan itu juga melibatkan isu sensitif seperti agama dan etnisitas.

Namun, sebelum pelaksanaan pemilu, satu langkah proaktif untuk merangkul perbedaan juga telah ditempuh oleh rekan-rekan Nahdlatul Ulama (NU). Ini terkait pandangan keagamaan Islam tentang kewarganegaraan Indonesia.

Dalam rekomendasi musyawarah nasionalnya awal Maret lalu, NU mengusulkan agar tidak menggunakan sebutan ‘kafir’ terhadap warga negara Indonesia yang tidak memeluk agama Islam.

Dalam diskusi bersama Pdt. (Em) Nathan Setiabudi, akhir Maret (28/3) lalu, pakar hukum Islam Dr. Nurrohman Syarif, menjelaskan bahwa apa yang direkomendasikan NU tersebut memang merupakan hal penting.

Ini bukan berkutat pada permasalahan akidah, dalam pengertian kafir dimaknai sebagai keyakinan yang berbeda. Namun ada di tataran fikih siyasah, yang merupakan kajian mu’amalah dalam Islam. Dimana NU meyakini umat beragama lain di Indonesia adalah warga negara yang setara, jadi tidak masuk dalam kategori-kategori kafir dalam fikih klasik Islam, seperti kafir mu’ahad, musta’man, dzimmi atau harbi,” ungkap pria yang juga merupakan anggota Forum Bahtsul Masail NU Jawa Barat tersebut.

Lebih jauh, dosen Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung itu menjelaskan bahwa rekomendasi ini bukan hal baru yang muncul tiba-tiba. “Ini merupakan karya mengeskplisitkan apa yang telah menjadi sikap NU selama ini terkait komitmen kebangsaan, kesetaraan warga negara, pancasila dan konsep persaudaraan dalam Islam. Terlebih diaktualisasikan dalam tantangan masa kini,” lanjutnya.

BACA JUGA  Bulan Musik di GKI Bekasi Timur

Meski menyisakan sejumlah perdebatan, namun rumusan tersebut memang dinilai sangat merangkul sesama anak bangsa. Pdt. Nathan Setiabudi dalam diskusi yang sama menilai langkah perumusan ini sebagai kelanjutan apa yang telah dilakukan oleh para pendiri bangsa.

“Ini adalah uluran tangan untuk terus membuat sejarah Indonesia dengan melangkah bukan sekedar dari intoleran ke toleran, tapi lebih jauh lagi proaktif, kritis dan mendatangkan kebaikan,” puji mantan Ketum PGI itu.

Pdt. Nathan mengingatkan agar umat Kristiani menyambut dan memberikan uluran yang sama. Apalagi kekristenan meneladankan, lewat kisah Injil, bagaimana sekat-sekat sematan kafir dan ketidaksetaraan diterobos dan dilintasi. **arms