Bulan Juli 2019 ini akan diselenggarakan Rakernas PGIW/SAG di Bali. Rakernas tersebut akan menggumuli persoalan bagaimana peran gereja dalam menciptakan demokrasi yang adil. 

Rakernas PGIW/SAG ini sangat penting karena ia bukan saja menentukan langkah strategis gereja dalam memperkuat demokrasi tetapi juga sangat menentukan persatuan bangsa yang majemuk ini ke depan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang saya usulkan untuk dipertimbangkan menjadi rekomendasi Rakernas PGIW/SAG.

Bercermin dari Pemilu kemarin yang sarat dengan persoalan ideologis yang seolah membawa kita pada persimpangan pilihan antara; tetap menjaga Ideologi Pancasila dan Konstitusi bangsa yang demokratis atau kita terjebak menjadi negara agama. Fenomena pilihan dengan konsekuensi menakutkan ini menyentak dan menyadarkan sebagian besar rakyat pada bahaya besar yang mengancam eksistensi kita dan berpotensi merobek persatuan bangsa ini.

Akibatnya, masyarakat berbondong-bondong berpartisipasi dalam Pemilu sehingga KPU yang tadinya memperkirakan jumlah pemilih hanya 78% menjadi terkejut karena pemilih justru meningkat menjadi 82%. Gerakan rakyat untuk menjaga budaya Pancasila dan sistem demokrasi ini cukup berhasil. Meski untuk sementara!

Hasil Pemilu 2019 menunjukkan kita tidak terjatuh pada kekuatan politik yang didukung kaum fundamentalis-radikalis agama dan pada tokoh politik yg berpotensi menciptakan otokrasi totaliter seperti yang dialami AS, Brazil, Filipina atau Hungaria. Paling tidak kita cukup lega dengan hasil yang ada.

Meskipun demikian, jangan puas sampai di situ. Jangan lengah karena perjuangan yang jauh lebih berat kemungkinan akan terjadi pada Pemilu 2024 dan Pemilu-Pemilu selanjutnya. Apalagi pada Pemilu 2024 nanti kita belum punya tokoh yang ‘kuat’ pemersatu yang diproyeksikan akan memimpin bangsa ini.

Pemilu 2024 akan menjadi arena pertarungan dahsyat internal dan antar partai politik; antara yang pro Pancasila dan yang anti Pancasila; antara sipil dan militer, dan sebagainya. Tanggung jawab kita menjadi sangat berat dan penting. Kini kita harus membidik langsung ke akar persoalan politik bangsa yaitu partai politik.

Kita semua tahu bahwa dalam sistem politik kita partai politik menjadi unsur terpenting yang menjaga demokrasi kita. Celakanya, partai politik kita banyak kelemahannya. Partai politik gagal dalam kaderisasi, masih sibuk dengan politik uang dan politik kekuasaan, masih mengutamakan kepentingan pemilik partai daripada kepentingan rakyat juga bangsa, dan sebagainya. Kelemahan ini membuat partai politik lebih menjadi problem maker daripada problem solver.

Dalam konteks di atas, kita perlu membuat rekomendasi atau menyerukan agar partai-partai politik terutama yang nasionalis agar jangan main api dengan politik uang dan politik kekuasaan. Politik seperti itu bukan saja politik yang memanipulasi pemilih setia, tetapi lebih lagi ia akan menghancurkan demokrasi dan konstitusi dari dalam diri kita sendiri. Politik yang transaksional harus berubah menjadi politik yang berdasarkan demokrasi substantif dimana keadilan, kesetaraan, kebebasan dan Hak Azasi Manusia dijunjung tinggi.

Seperti kita ketahui adanya ironisme dalam partai politik nasionalis kita karena banyak perda-perda syariat di daerah justru dihasilkan oleh oknum-oknum elite DPRD dan penguasa daerah yang berasal dari partai-partai politik nasionalis. Selain itu, demi politik kekuasaan, partai nasionalis di daerah sering berkolaborasi dengan partai-partai agama demi meraih kursi kekuasaan.

Padahal, kita tahu partai partai agama justru tengah berjuang keras secara strategis dan sistematis untuk mengganti Pancasila dan Konstitusi bangsa. Pada situasi inilah gereja-gereja melalui pesan Rakernas PGIW/SAG harus bangkit, menyatakan suara kenabian yang tegas memperingati partai-partai politik nasionalis agar menghentikan praktek politik yang sekedar mencari kekuasaan. Tugas utama partai politik adalah menjaga agar sistem demokrasi tetap eksis. Membunuh demokrasi sama dengan membunuh diri sendiri! 

Gereja-gereja melalui  Rakernas PGIW/ SAG harus memperingati agar partai partai politik nasionalis kembali pada fitrah dan tugasnya untuk menjaga dan membangun politik yang memperkuat budaya dan sistem demokrasi yang dibangun di atas keragaman masyarakat Indonesia dan yang sesuai dengan Konstitusi bangsa dan Pancasila. 

Secara internal, sudah saatnya PGIW/SAG merekomendasikan agar gereja-gereja bekerjasama dengan institusi pendidikan Kristen mempersiapkan kader-kader politisi dan negarawan yang berjiwa Pancasilais, demokratis serta nasionalis.

Sudah saatnya PGI, bersama KWI dan institusi agama-agama lain, bersikap proaktif dengan membuka dialog dengan partai-partai-politik nasionalis untuk menyampaikan keprihatinan pada pembiaran terhadap kecenderungan politik kekuasaan oknum-oknum partai yang tidak berjiwa Pancasilais-nasionalis di berbagai daerah di Indonesia. 

Rekomendasi seperti ini akan semakin memperkuat peran gereja dan institusi agama dalam membangun sistem demokrasi dan memperkuat komitmen bangsa, terutama partai politik nasionalis, pada Pancasila dan Konstitusi bangsa. Semoga!

Penulis: Pdt. Dr. Albertus Patty

Author

  • SELISIP berarti sisipan. Media ini meyakini kehadirannya mampu menyelisip di tengah derasnya arus informasi di masyarakat.