Saya anak Papua. Tumbuh di lingkungan yang beberapa kali mengalami konflik seperti Timika, kemudian pindah ke wilayah yang relatif tentram di Jaya Pura, lalu nyaman sebagai perantau selama 6 tahun di Pulau Jawa, belajar di univeristas papan atas di republik ini. Kesempatan itu membuka bahkan cenderung merubah persepsi saya tentang Tanah Papua secara keseluruhan.

Saya merasakan masyarakat dimana semua bisa hidup berdampingan tanpa ada konflik. Tapi merasakan pula konflik yang penanganannya harus menggunakan kendaraan anti huru-hara, lapis baja, bahkan senjata lengkap. Di Jawa saya tidak pernah melihat wajah TNI-Polri di seperti pasukan organik di Tanah Papua. Manajemen konflik yang berbeda membuat psikologis masyarakat lebih tenang-kondusif.

Menurut saya pendekatan-pendekatan persuasif dan substantif yang dilakukan oleh Pemerintah melalui TNI-Polri selalu bias ketika diperhadapkan dengan masyarakat Papua. Kenapa bisa institusi resmi negara selalu mengulangi pola pendekatan yang sama? Pendekatan yang sama sekali tidak mengarah kepada penyelesaian konflik?

Saya ingat di kampus, saya pernah dikenalkan oleh istilah ideological warfare, istilah ini pasti sangat dipahami betul oleh oknum-oknum yang memainkan peran mereka menggunakan Institusi Negara untuk tetap memelihara konflik di Tanah Papua. Wajar bila warga Papua berpikir bahwa konflik di Tanah Papua ‘sengaja’ diciptakan terus menerus.

Harapan saya, Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia maka Pemerintah melalui TNI-Polri harus memperlakukan semua warga negara sama dimata hukum dengan (minimal) 3 cara. Pertama, dengan mengurangi beban psikologis Orang Papua dengan tidak menggunakan ‘kekuatan taktis’ yang berlebihan dan kekerasan ketika menghadapi demonstran Orang Papua.

Hal kedua yang penting adalah tidak melakukan penindakan hukum jalanan dengan ‘menangkap paksa’ tanpa pemberitahuan, sehingga terkesan seperti penghilangan secara paksa atau penculikan.

BACA JUGA  LGBT: Dilema Benci Dosa tapi Kasihi Pendosa

Kemudian perlu jaminan agar tiap warga negara, termasuk Orang Papua, berhak mendapatkan pendampingan hukum oleh pengacara yang ditunjuk secara perorangan maupun melalui lembaga terkait untuk melakukan pembelaan atau advokasi. Penyidik tidak boleh menghalangi dan wajib memberikan informasi (dokumen hukum terkait pelanggaran yang disangkakan) yang diminta oleh pihak pengacara sehingga muncul rasa keadilan di masyarakat.

Harapan lainnya yang sampai saat ini menjadi sangat mustahil bagi Pemerintah untuk diselesaikan adalah mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan konflik utama yang melatarbelakangi terus berlangsungnya ketidakadilan di Tanah Papua seperti yang pernah dirumuskan oleh lembaga resmi negara (dalam hal ini LIPI) yang hasil penelitiannya telah disampaikan kepada Pemerintah.

Penelitian tersebut menunjukkan empat point utama, yang salah satunya secara spesifik menyebut upaya untuk mendorong penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu di Tanah Papua yang diduga para pelaku dulunya adalah wakil resmi dari Intitusi Negara.

Memang agak mustahil jika berbagai kasus HAM akan diselesaikan melalui pengadilan umum maupun pengadilan militer. Harapan kami, berbagai kasus pelanggaran HAM harus terus dilanjutkan prosesnya dan diselesaikan oleh Pemerintah. Payung hukunya sudah dibentuk dan tertuang dalam UU Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001, Pasal 32 yang mengatur tentang Komisi Hukum Ad Hoc. Komisi ini harus dibantuk untuk menjembatani penyelesaian pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Institusi Negara.

Lantas apa yang harus Gereja lakukan teman-teman mahasiswa yang sedang studi di luar Papua? Gereja sebagai ‘rumah’ bagi kaum beriman tidak boleh sekedar tunduk di bawah kekuasaan  pemerintah (Mat 22:21). Gereja wajib menyuarakan nilai-nilai kebenaran dengan berbagai cara, bersolidaritas untuk menentang hal-hal yang mencedarai nilai-nilai kebebasan, juga kritik kepada Pemerintah.

BACA JUGA  Introspeksi di Libur Idulfitri

Dalam hal ini, gereja bisa melibatkan teman-teman mahasiswa untuk menyampaikan kritik mereka melalui tulisan dan hadir dalam setiap kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Karena Ia yang kita yakini sebagai Juruselamat datang ke dunia untuk membebaskan kita dari penindasan. Bukan sebaliknya bergandengan tangan dengan kekuasaan yang secara hierarki/sistem menciderai nilai-nilai kemanusiaan.

Bagaimana mungkin hati nurani seorang mahasiswa akan bertumbuh normal dengan meneladani kasih Kristus lantas menjadikan gereja sebagai tempat untuk memperbaiki diri sekaligus bertumbuh secara rohani, apabila jika gereja sendiri tidak membuka diri untuk menerima dan bersolidaritas dengan mereka yang sampai saat ini masih mencari keadilan?

Penulis: Winner Kambu (25thn), lahir di Jayapura dan besar di Timika hingga 2008. Winner mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Provinsi Papua melalui Biro Otonomi Khusus yang akhirnya mengantarkanya menjadi Sarjana Teknik di Universitas Negeri ternama di Yogyakarta. Ia kini bekerja di sebuah perusahaan multinasional.
Ilustrasi: Pixabay