“Jika Saudara hendak menang perkara, jangan pilih saya sebagai pengacara Anda, karena kita pasti akan kalah. Tapi, jika Saudara merasa cukup dan puas mengemukakan kebenaran Saudara, saya mau menjadi pembela Saudara.” – Yap Thiam Hien

Asvi Warman Adam menegaskan yang harus ada agar seseorang layak disebut sebagai pahlawan, selain sudah meninggal ia haruslah orang yang menyerahkan seluruh hidupnya bagi kemaslahatan orang banyak.

Secara resmi, di Indonesia hanya ada 2 kelompok pahlawan: proklamator dan nasional. Dalam kelompok pahlawan nasional, yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno pertama kali pada tahun 1959, sudah ada sekitar 169 orang pahlawan nasional. Di luar itu tentu masih ada orang-orang yang diusulkan untuk diangkat sebagai pahlawan nasional.

Di antara mereka yang belum menjadi pahlawan nasional namun sudah menyerahkan hidupnya bagi kemaslahatan orang banyak adalah Yap Thiam Hien.

Di zaman sekarang tak banyak orang yang tahu siapa Yap Thiam Hien. Namun, bagi sebagian orang yang hidup di tahun 70 – 80an dan berhadapan dengan sistem serta proses peradilan yang sewenang-wenang akan dengan mudah menyebut dan mengingat siapa Yap Thiam Hien.

Yap Tiam Hien memang dikenal sebagai sosok pembela hak asasi manusia. Lelaki kelahiran Kutaraja Banda Aceh ini sejak kecil gemar memberontak dan melawan segala bentuk penindasan. Baginya keadilan adalah keniscayaan.

Salah satu wujud dari sikapnya adalah keteguhannya untuk tetap memakai nama pemberian orang tuanya. Ia bergeming terhadap tuntutan pemerintah Indonesia di masa Orde Baru. Bagi Yap Thiam Hien, nasionalisme tidak terletak pada nama yang disandang seseorang.

Karirnya dimulai sebagai seorang guru di sekolah-sekolah yang tak diakui oleh pemerintah Belanda.

Daniel Lev, Indonesianis dari Washington University, dalam No Concessions: The Life of Yap Thiam Hien, Indonesian Human Rights Lawyer (2011) mengatakan, bahwa dengan menjadi guru hal itu memberi Yap minat yang langgeng dalam pendidikan di samping membuatnya lebih punya keterikatan dengan orang-orang—terutama etnis Tionghoa—yang hidup dengan nasib kurang beruntung.

BACA JUGA  Percakapan Gerejawi Pnt. Anthonius Widjaja

Nyatanya, mengajar bukan panggilan hidup Yap. Namun itu tak menghilangkan sama sekali kepedulian Yap terhadap dunia pendidikan. Ia ikut dalam membidani berdirinya Universitas Kristen Indonesia (UKI).

Kesempatan untuk mengembangkan diri datang ketika ia mengambil studi hukum di Leiden. Dengan bekerja sebagai pegawai kapal yang akan memulangkan para tahanan Belanda ke negerinya, Yap tiba di Belanda. Setelah menyelesaikan pendidikan hukumnya pada tahun 1947, Yap lalu berprofesi sebagai pengacara. Utamanya untuk warga keturunan Tionghoa di Jakarta.

Semangat untuk membela mereka yang tertindas terus membuncah dalam diri Yap, utamanya karena ia sendiri mengalami perlakuan diskriminatif. Pemerintah Belanda mencabut hak istimewa pejabat lokal keturunan Tionghoa. Hal ini spontan menjadikan orang tua Yap bangkrut. Inilah peristiwa diskriminatif pertama yang ia alami.

Sejak kembali dari Leiden, Yap secara konsisten memberi diri untuk membela mereka yang diduga akan mengalami diskriminasi dalam ranah hukum. Untuk itu, sikap Yap jelas, bukan kemenangan yang jadi target dari seluruh pembelaan yang dilakukan Yap, melainkan kebenaran semata-mata.

Tahun 1949, Yap Thiam Hien mendapatkan sertifikat pengacara dari Kementerian Hukum. Dengan bekal sertifikat itu Yap menjalani seluruh karirnya sebagai pengacara.

Langkah besar Yap diawali ketika dalam sidang Konstituante pada 12 Mei 1959 ia menolak pemberlakuan UUD 1945, yang menurutnya terlalu otoriter karena menyediakan kesempatan bagi Soekarno untuk berkuasa lebih lama dan berpotensi untuk membunuh penegakan HAM.

Sikap Soekarno terhadap gebrakan Yap diluar dugaan banyak orang. Dengan alasan terlalu lamban dalam bekerja, Konstituante dibubarkan dan Indonesia kembali ke UUD 1945 sebagai pijakan negara.

Setelah itu, langkah Yap dalam membela mereka yang membutuhkannya makin tak terbendung. Ia memiliki beragam klien yang dibela, dari orang kecil sampai para elite. Dari bandit jalanan sampai para pejabat.

BACA JUGA  Family Gathering GKI Anugerah Bajem TKI

Beberapa diantaranya; 1950, ia membela tukang kecap keliling di Pasar Baru yang ditangkap dan dipukuli tanpa alasan yang jelas. Ia juga membela pedagang di Pasar Senen yang digusur oleh pemilik gedung.

1966, ia membela Wakil Perdana Menteri, Soebandrio, yang dituduh terlibat dalam aksi G30S. Yap memiliki keyakinan bahwa Soebandrio tak bersalah. Sekali pun Soebandrio tetap divonis bersalah, namun tak jadi dihukum dengan hukuman mati. Ia dihukum seumur hidup.

Setelah itu, Yap masih membela beberapa orang yang dicap kiri oleh pemerintah Orde Baru, seperti Abdul Latief, Asep Suryawan, dan juga Oei Tjoe Tat. Nama terakhir adalah sosok yang kepadanya Yap banyak belajar di masa awal karirnya sebagai pengacara.

1968, Yap membela seorang pengusaha bengkel yang diperas oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jakarta dan Kepolisian Daerah Jakarta. Dengan jelas dan tegas Yap meminta agar para pejabat dari kedua lembaga tersebut dijebloskan ke dalam penjara.

1980, mungkin ini salah satu pembelaan Yap yang paling menggegerkan. Ia membela Rachmat Basoeki yang dituduh melakukan pemboman kantor cabang BCA di jalan Gajah Mada Jakarta. Di mata Yap, ada hal yang jauh lebih besar daripada sekadar pemboman tersebut. Ia tetap membela Rachmat, sekali pun Rachmat dikenal sebagai anti-Cina.

Sepak terjang Yap tak hanya terkait dengan pembelaan di ruang pengadilan. Ia juga di kenal sebagai orang yang gigih memperjuangkan keyakinannya, sekali pun sendirian. Ia memang pejuang di jalan sepi.

Mereka yang menjadi lawan berperkara Yap di pengadilan tentu saja tak tinggal diam. Dengan berbagai macam cara, mereka berusaha untuk melawan dan meredam perjuangan Yap. Tak jarang Yap mesti keluar masuk penjara karena sikap dan tindakannya.

BACA JUGA  Ketaatan Seperti Mayat

Yap ditangkap dan dipenjara selama 5 hari dengan tuduhan terlibat G30S, karena ia menjadi anggota Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (BAPERKI) yang dipandang sebagai organisasi berhalauan kiri.

Akibat menuntut dua lembaga negara, Yap harus mendekam dalam penjara kepolisian Grogol dan juga divonis kurungan setahun. Walau akhirnya ia bebas setelah bandingnya diterima.

Ketika peristiwa Malari 1974, Yap ditangkap dan dipenjara selama 11 bulan dengan tuduhan terlibat dan menjadi salah satu provokator gerakan tersebut. Pada akhirnya ia memang dibebaskan karena tuduhannya tak terbukti.

Seluruh pengalamannya di penjara semakin membuka mata Yap, bahwa mereka yang dipenjara sering mengalami perlakuan yang tidak manusiawi. Atas dasar itu ia mendirikan lembaga Prison Fellowship. Organisasi ini bertujuan untuk mendampingi para narapidana agar mendapatkan perlakuan yang lebih layak.

Puncak perjuangan Yap adalah ketika ia mendirikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada 28 Oktober 1969 bersama-sama dengan P.K Ojong, Loekman Wiriadinata, Hasjim Mahdan, Ali Moertopo, serta Dharsono. Melalui lembaga ini, sepak terjang Yap dalam membela mereka yang tertindas dan tak mampu semakin luas dikenal. Lembaga ini masih ada sampai sekarang.

Yap berpulang pada 25 April 1989 di Brussel, Belgia ketika ia sedang menghadiri pertemuan Inter NGO Conference on Indonesia [INGI], organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan partisipasi rakyat dan LSM dalam pembangunan masyarakat dan negara.

Untuk mengenang seluruh perjuangan Yap, maka namanya diabadikan dalam penghargaan untuk para pejuang HAM dengan Yap Thiam Hien Award.

Yap Thiam Hien, dalam tuturan Arief Budiman, adalah orang yang menyandang triple minority: Tionghoa, Kristen, dan Jujur. Pejuang di jalan sepi. Pahlawan sesungguhnya.

Penulis: Pdt. Jan Calvin Pindo
Sumber Foto: tionghoa