Perbincangan mengenai hal-hal kontroversial yang muncul dalam rancangan undang-undang KUHP yang baru (RUU KUHP) memang telah menjadi bahasan seru paling tidak selama sebulan ke belakang. Sayangnya, dalam pembicaraan masyarakat awam, hal-hal esensial terkait konten yang jadi kontroversi itu seringkali terbiaskan. Yang beredar malah isu semacam soal dilegalkan atau tidaknya LGBT, dibolehkannya zina atau hal-hal lain yang justru bukan menjadi bahasan esensial dalam RUU KUHP tersebut.

Pakar Hukum dan HAM, Johny Nelson mengungkapkan bahwa niat pembuatan aturan hukum pidana yang baru, yang merupakan perbaikan atas aturan yang sudah dipakai sejak zaman Belanda memang sudah lama muncul.

Jadi RUU KUHP ini memang niatnya kompilasi dari sekian banyak aturan dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Kalau dari semangat itu memang kita semua mengakui hal itu penting,” papar Johny.

Namun, mantan komisioner Komnas HAM itu juga menyorot sejumlah pasal yang menuai banyak keberatan dari masyarakat dan pemerhati hukum, seperti terkait kebebasan berpendapat, penghinaan presiden, hal-hal terkait kesusilaan, perzinahan dan perlindungan anak. Aturan-aturan tersebut dinilai tidak sesuai dengan masyarakat yang demokratis serta pluralis.

Pengaturan tentang perzinahan, misalnya bisa jadi sangat meluas, mengganggu privasi seseorang,” imbuhnya seraya mencontohkan pasal Pasal 484 ayat 1 huruf e Rancangan KUHP, yang menyebut: “Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan dipidana 5 tahun penjara.

Hal senada disampaikan oleh Pdt. Albertus Patty. Pasal-pasal terkait kesusilaan dan perzinahan menurutnya memang berpotensi mengkriminalisasi banyak pihak. Bahkan mendorong tindakan persekusi dilakukan oleh masyarakat yang merasa mempunyai wewenang untuk menjaga moralitas.

Saya pribadi tentu setuju bahwa pernikahan adalah hal yang sakral dan perlu dijaga. Namun itu tidak berarti saya menginginkan bahwa semua persoalan moralitas harus diselesaikan dengan aturan hukum negara. Aturan dalam rancangan ini berpotensi mengkriminalisasi anak-anak, perempuan, pasangan yang menikah secara adat, yang karenanya tidak memiliki surat nikah,” papar Pdt. Patty.

Dalam persoalan terkait kesusilaan, Pdt. Patty menilai negara tidak perlu jauh masuk ke ranah privat. Justru harus berbagi peran misalnya dengan institusi agama atau pendidikan. “Agamawan juga nggak usah minta-minta dibikinin aturan oleh negara. Justru harus memperbesar kapasitas diri agar umat tidak melanggar aturan agama karena imannya kuat, bukan karena takut dihukum,” tambahnya.

Kedua tokoh ini sependapat pengajuan RUU KUHP ini masih perlu mendengar keberataan banyak pihak, sebelum benar-benar diberlakukan. Juga agar tidak bertabrakan dengan aturan-aturan yang sebelumnya sudah diberlakukan. **arms

Disarikan dari Rubrik SEKATA GKI SW Jawa barat di RPK FM, Rabu (7/2).

Author

  • SELISIP berarti sisipan. Media ini meyakini kehadirannya mampu menyelisip di tengah derasnya arus informasi di masyarakat.