Upaya penanganan penyebaran Covid-19 yang dilakukan pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda membaik, malahan ada kecenderungan jumlah orang yang terpapar Covid-19 semakin meningkat. Tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan memiliki andil dalam sulitnya penanganan penyebaran Covid-19. Kondisi semacam itu menimbulkan kekuatiran tersendiri bagi sebagian besar masyarakat. Dampak pandemi Covid-19 telah menjalar ke berbagai bidang kehidupan masyarakat. Salah satunya menyinggung soal pembiayaan bagi pasien Covid-19. Apakah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berhak atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPJS selama perawatan sebagai pasien Covid-19?

Dalam Focus Group Discussion (FGD) Gerakan Kebangsaan Indonesia dengan topik “Pasien Covid-19 ditanggung BPJS?”, Martine Dian, anggota Gerakan Kebangsaan Indonesia, menjelaskan persoalan BPJS saat ini bukan hanya, apakah pasien Covid-19 ditanggung BPJS? Lebih daripada itu, menurut Tine, panggilan akrab dari Martine Dian, sebagai peserta JKN-BPJS, apakah juga memahami hak-hak dan kewajiban serta manfaat yang diperoleh sebagai peserta JKN dari BPJS. “Judul FGD kita hari ini sengaja dibuat dengan kalimat tanya, supaya kita sebagai peserta BPJS memahami hak-hak kita selama ini, dan kewajiban kita selain iuran itu apa, lalu manfaat apa yang bisa kita dapatkan?” kata Martine Dian sambil menjelaskan topik “Pasien Covid-19 ditanggung BPJS?”

Sabtu, 17 Oktober 2020, pk. 10.00 WIB, Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan secara daring (online) oleh Gerakan Kebangsaan Indonesia (GKI) itu mengundang Timboel Siregar sebagai narasumber. Beliau memiliki kepedulian pada masalah-masalah seputar kesehatan dan ketenagakerjaan. Saat ini, ia berprofesi sebagai Koordinator Advokasi BPJS Watch dan Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)-Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia (KRPI).

Di awal diskusi, Timboel Siregar mengatakan bahwa persoalan yang masih sering muncul di seputar BPJS ialah masalah pelayanan. Salah satunya ialah selama pandemi Covid-19, Unit Pengaduan Peserta BPJS kebanyakan tidak hadir secara offline di beberapa rumah sakit yang pernah disurvei oleh beliau. Padahal Unit Pengaduan BPJS adalah amanat UU no. 24 Tahun 2011 pasal 48:1 “BPJS wajib membentuk unit pengendali mutu pelayanan dan penanganan pengaduan Peserta”. Memang ketidakhadiran personel Unit Pengaduan Peserta BPJS juga bukan tanpa alasan. Selama masa pandemi, rumah sakit dianggap menjadi tempat yang rawan bagi penyebaran kuman dan virus (Covid-19) maka personel Unit Pengaduan Peserta BPJS memilih beraktifitas di luar rumah sakit. Itu sebabnya, personel Unit Pengaduan Peserta BPJS lebih sering menitipkan nomor telepon/kontak kepada petugas di rumah sakit untuk membantu peserta BPJS yang mengalami kesulitan di rumah sakit.

Tak hanya personel Unit Pengaduan Peserta BPJS yang kuatir beraktifitas di lingkungan rumah sakit. Kekuatiran serupa juga melanda pasien peserta JKN. Mereka takut untuk datang ke rumah sakit, apalagi di tengah pandemi Covid-19 saat ini, padahal mereka harus tetap melaksanakan kontrol kesehatan di rumah sakit. Timboel memaparkan bahwa keengganan pasien peserta JKN untuk datang ke rumah sakit membuat pembiayaan BPJS menurun. Akibatnya, Inasibijis atau Indonesia Case Base Groups (INA-CBG), yaitu sebuah aplikasi yang digunakan rumah sakit untuk mengajukan klaim pada pemerintah, juga mengalami pengurangan/penurunan pembiayaan yang signifikan. Dengan pengurangan/penurunan jumlah Inasibijis tersebut, BPJS pada tahun 2020 ini, mengklaim mengalami potensi surplus sekitar 2,6 triliun rupiah. Timboel mengingatkan bahwa potensi surplus tersebut tidak sepenuhnya menjadi kabar yang menyenangkan, sebab ketika pandemi Covid-19 sudah bisa diatasi, atau karena penyakit pasien sudah tidak dapat ditahan lagi, maka pasien yang sebelumnya merasa takut untuk datang ke rumah sakit, akan datang berbondong-bondong ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. “Salah seorang Direktur Rumah Sakit, di Tangerang, menginformasikan pada bulan Agustus-September 2020 sudah ada peningkatan pasien yang datang ke rumah sakit karena penyakit yang tidak dapat ditahan lagi, bahkan sudah dalam keadaan komplikasi.”  kata Timboel, yang juga pernah melayani sebagai Penatua di GKI Raya Hankam ini.

Kedatangan peserta JKN yang berbondong-bondong dengan penyakit yang sudah komplikasi, kronis, atau parah, pada akhirnya memberatkan BPJS dari sisi pembiayaan pasien. Dari potensi surplus malah berpotensi minus. Lalu bagaimana cara BPJS mengatasi potensi lonjakan pembiayaan tersebut? Timboel menyarankan Pemerintah, dalam hal ini BPJS, dengan melaksanakan Telemedicine, yaitu  pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosis, mengobati, mencegah, dan/atau mengevaluasi kondisi kesehatan pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya. Selama ini, Telemedicine baru dilakukan pada FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) seperti Puskesmas, Klinik, Dokter Keluarga, dsb, namun pada FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan) seperti Rumah Sakit, belum ada layanan Telemedicine. Untuk itu, menurut Timboel, Telemedicine harus diusahakan dan didorong agar pasien-pasien lama atau pasien yang mengidap komorbid dapat tetap dikontrol secara teratur dan juga menerima obat secara rutin sehingga penyakitnya terkendali, khususnya selama pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Terkait dengan kesimpangsiuran mengenai pembiayaan pasien Covid-19, merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan no. 238 Tahun 2020, Timboel mengingatkan kembali bahwa tugas dan fungsi BPJS dalam penanganan pasien Covid-19 yaitu sebagai tim Verifikator. (Permenkes HK.01.07/MENKES/238/2020, Bagian J:2:a “Rumah sakit mengajukan klaim penggantian biaya pelayanan pasien COVID-19 secara kolektif kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan cq. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan ditembuskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi dan dinas kesehatan daerah kabupaten/kota”). Jadi, BPJS berperan sebagai pihak yang memverifikasi klaim rumah sakit kepada pemerintah atas tagihan pembiayaan pasien Covid-19. Namun soal pembiayaan, tambah Timboel, merujuk pada UU no 24 Tahun 2007 pasal 60-70 yang mengatur Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana, khususnya pasal 60:1 yang berbunyi “Dana penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah dan pemerintah daerah”. Pandemi Covid-19 jelas termasuk dalam kategori bencana non-alami. Dengan demikian, Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pembiayaan pasien Covid-19 menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pusat maupun daerah. Timboel juga memberikan penjelasan lebih rinci soal kategori pasien Covid-19 yang biaya perawatannya ditanggung pemerinah, yaitu kategori pasien positif Covid-19; Pasien Dalam Pantauan (PDP); serta Orang Dalam Pantauan (ODP). Untuk pasien berstatus ODP ada kriteria yang lain. “Hanya saja untuk ODP ada 2 kategori yang ditanggung pemerintah. Pertama, ODP dengan usia 60 tahun ke atas, ditanggung pemerintah. Kedua,  ODP dengan usia 60 tahun ke bawah namun dengan penyakit komorbid juga ditanggung pemerintah. Tetapi, untuk ODP yang berusia dibawah 60 tahun dan tidak komorbid, maka pembiayaan tidak ditanggung pemerintah.” begitu penjelasan Timboel.

Berdasarkan penjelasan yang sudah disampaikan  Koordinator Advokasi BPJS Watch itu, maka jelaslah bahwa BPJS tidak menanggung pembiayaan pasien Covid-19. Peran BPJS hanyalah sebagai verifikator atas klaim rumah sakit kepada pemerintah. Pembiayaan pasien Covid-19 pada dasarnya menjadi  tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Daerah.

Apa yang sudah disampaikan Timboel Siregar, tentu bukan semata-mata mengkritisi kinerja BPJS dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, dalam hal ini, peserta JKN. Mengedukasi dan mengadvokasi masyarakat, khususnya sebagai warga gereja, memang perlu dilakukan secara kesinambungan agar warga gereja semakin memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial masyarakat.  Adanya kesimpangsiuran mengenai tanggungjawab pembiayaan pasien Covid-19; kurang dipahaminya hak dan kewajiban sebagai peserta JKN; sedikit banyak juga dipengaruhi ketidaktahuan (atau bahkan ketidak-ingin-tahuan) sebagai masyarakat (gereja), terhadap persoalan seputar pelayanan kesehatan yang dilakukan BPJS.

Pdt Darwin Darmawan, Sekretaris 1 BPMSW GKI SW Jabar dan jubir Gerakan Kebangsaan Indonesa, mengatakan bahwa FGD yang diselenggarakan Gerakan Kemanusiaan Indonesia ini menyadarkan kita sebagai gereja, yang pada dasarnya, kurang memikirkan persoalan seputar BPJS dan permasalahannya. Padahal secara spiritual, pergumulan kita sebagai sebuah bangsa seharusnya juga menjadi bagian dari pergumulan kita sebagai gereja. Ia juga mengingatkan bahwa gereja sebetulnya memiliki orang-orang yang peduli pada persoalan-persoalan kebangsaan, hanya saja, belum ada ruang yang cukup diberikan kepada orang-orang, seperti Timboel Siregar. Gereja perlu, bahkan harus, memberi ruang dan kesempatan kepada anggota jemaat yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan sosial seperti persoalan kesehatan, BPJS, penanganan Covid-19, isu-isu yang lainnya.

Matius 22:21  “Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah.” ayat tersebut menjadi salah satu bacaan dalam Ibadah Minggu, 18 Oktober 2020. Ada dua tanggungjawab kita sebagai gereja, yaitu kepada Allah dan kepada Kaisar. Kaisar dalam hal ini adalah representasi masyarakat. Menunaikan tanggungjawab kepada Kaisar berarti juga menunaikan tanggungjawab kepada masyarakat. Saat Yesus ditanya dengan pertanyaan yang menjebak, “Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar?” Yesus menjawab dengan menekankan keseimbangan kepada Allah dan Kaisar. Yesus tidak bermaksud mencari aman atas pertanyaan orang-orang Farisi itu, tetapi bagi Yesus “Kaisar” atau dapat kita sebut dengan “masyarakat” adalah sebuah realitas sosial di mana gereja ada dan hadir, bahkan gereja memiliki tanggungjawab terhadapnya. Apa yang menjadi kewajiban atau tanggungjawab kepada kaisar/masyarakat harus dijalankan oleh orang beriman. Sebab hidup yang beriman bukanlah hidup yang terpisah dari hidup sebagai warga masyarakat.

Oleh karena itu, untuk dapat menjalankan tanggungjawab di tengah masyarakat, gereja perlu dan harus terus-menerus berdialog dengan orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap persoalan-persoalan aktual terkait masyarakat dan kebangsaan. Sebagai contoh, UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh DPR RI, dan sepertinya akan didukung Pemerintah. Apakah ada pengaruh dan dampaknya bagi gereja? Seberapa jauh gereja bisa turut mengedukasi atau mengadvokasi pihak-pihak yang dirugikan undang-undang tersebut? Gerakan Kebangsaan Indonesia akan terus membangun dialog dan diskusi mengenai UU Omnibuslaw Cipta Kerja. Nantikan liputan selanjutnya di Selisip.com.

Author