Bulan Mei 2021 lalu, saat MPH PGI menyampaikan pendapatnya tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa orang merespons pendapat MPH PGI itu dengan keras. Mereka mengatakan bahwa seharusnya PGI tidak melibatkan diri dalam politik. Komentar MPH PGI tentang KPK dianggap tanda MPH menjebloskan PGI dalam politik. Nah, dari sini kita bisa ajukan pertanyaan penting. Pertanyaannya ini. Betulkah PGI atau sebut saja gereja-gereja tidak perlu melibatkan diri dalam politik?

Ada pendapat yang beragam soal keterlibatan gereja di dalam politik. Ada yang berpendapat sebaiknya gereja tidak terlibat sama sekali di dalam politik. Kelompok ini disebut isolasionisme! Alasannya? Politik itu kotor! Bila melibatkan diri dalam politik, gereja bisa ikut-ikutan berkubang dalam kekotoran. Sikap isolasionisme inilah yang diwariskan kolonialis Belanda bagi gereja-gereja di Indonesia. Gereja tidak boleh berpolitik karena bila gereja berpolitik dan menyuarakan suara kenabiannya, pemerintah kolonialis Belanda akan jadi sasarannya. Itulah sebabnya, setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia, para pemimpin gereja belum siap melibatkan diri dalam situasi politik pasca kemerdekaan. Tokoh-tokoh nasional yang adalah kaum awam seperti Sutan Gunung Mulia, Leimena, Amir Syarifudin, Latuharhary, dan kawan-kawan, yang pertama kali ‘menuntun’ gereja-gereja di Indonesia untuk berkiprah dalam politik Indonesia. Meski demikian, kaum awam ini sadar bahwa politik gereja itu bukanlah politik untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Bagi gereja “politik adalah panggilan untuk melayani,” kata Leimena.

Saat disampaikan bahwa menurut Alkitab sebaiknya gereja tidak terlibat dalam politik, Desmond Tutu, pejuang hak azasi manusia dari Afrika Selatan meradang. Tutu bilang, “Alkitab mana yg mereka baca?  Apakah Alkitabnya beda?” Di Alkitab, Allah sendiri melibatkan diri dalam politik. Allah mengutus Musa untuk melawan kekuasaan politik Firaun di Mesir yang menindas umat Israel. Allah mengangkat Saul menjadi raja atas Israel, tetapi kemudian Allah sendiri melakukan pemakzulan terhadap Raja Saul dan menggantinya dengan Daud. Yesus juga berpolitik dengan memihak mereka yang dimarjinalisasi. Meski demikian, politik Allah dan politik Yesus bukanlah politik kekuasaan. Bukan politik untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan, tetapi politik keadilan dan kemanusiaan bagi kebaikan semua.

Politik untuk melayani atau politik keadilan dan kemanusiaan inilah yang menginspirasi Karl Barth saat dia menggagas Deklarasi Barmen. Deklarasi ini dibuat oleh gereja-gereja Jerman melawan kekejaman rejim Hitler dan Nazi yang menindas dan membinasakan jutaan orang Yahudi. Dalam deklarasi ini ditegaskan bahwa kesetiaan gereja hanya pada Yesus Kristus, bukan pada pemerintah (Hitler). Pemerintah Jerman tidak boleh lalim dan melakukan ketidakadilan, tetapi harus tunduk pada Tuhan.

Berbagai contoh di atas menunjukkan kepada kita bahwa gereja harus melibatkan diri dalam politik. Tetapi, bagaimana cara gereja melibatkan dirinya dalam politik mengingat politik itu bersifat ambigu. Pada satu sisi, politik adalah seni untuk mengorganisir masyarakat agar bisa mencapai kebaikan bersama (common good). Pada sisi lain, politik adalah soal kekuasaan. Orang bisa terjebak untuk melakukan apa saja guna meraih atau mempertahankan kekuasaan. Bahaya lain yang menjerat adalah ketika politik menjadi tujuan. Pada saat itu, gereja berpotensi membangun primordialisme dan sektarianisme yang memecah-belah kesatuan dan persatuan bangsa ini. Lebih celaka lagi bila gereja terjebak dalam politik praktis yaitu ikut mendukung politisi tertentu atau menjadi bagian dari partai politik. Kecenderungan kedua inilah yang menyebabkan banyak orang menuding bahwa politik itu kotor. Efeknya, gereja dilarang keras terjebak pada dunia kotor itu. Tetapi ada pendapat sebaliknya. Justru karena politik itu kotor dan sangat berbahaya bagi masyarakat, terutama bila politikus kotor menguasainya maka gereja harus melibatkan diri dalam dunia politik. Gereja harus mengontrol berbagai kebijakan politik, terutama yang merugikan atau mendiskriminasi  rakyat. Keterlibatan gereja itu adalah panggilan untuk menghadirkan anugerah dan tanda-tanda Kerajaan Allah di dunia yang rapuh.

Uraian di atas hendak menegaskan bahwa sesungguhnya politik adalah juga tanggungjawab gereja. Politik gereja bukanlah politik gincu dimana gereja terlihat nyata melibatkan diri tetapi tidak punya pengaruh signifikan bagi masyarakat. Politik gereja adalah politik garam, di mana partisipasi Gereja mungkin tidak terlihat, tetapi masyarakat luas bisa merasakannya. Nah, keterlibatan politik garam seperti itulah yang harus gereja praktekkan, tanpa terjebak dalam kepongahan seolah apa yang diyakininya itu mampu menawarkan kesempurnaan. Itu utopis. Agama-agama sering terjebak di situ!

Gereja harus berpolitik dalam kerendahan hati dan dengan mengutamakan dialog. Gereja terpanggil untuk melibatkan diri di semua segmen kehidupan masyarakat dan bangsa ini. Semua aspek kehidupan, termasuk dunia politik, adalah arena di mana gereja melaksanakan panggilan dan tanggungjawabnya. Gereja tidak boleh menjadi isolasionis atau apatis. Gereja harus melibatkan diri dalam politik demi panggilan dan tanggungjawab bagi bangsa dan kemanusiaan, dan terutama bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi awas: jangan sampai bablas menyalahgunakan agama demi kekuasaan!

Author