Masih ingat kasus KPK Vs kepolisian yang dikenal sebagai cicak Vs buaya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap cicak melawan institusi kepolisian yang dijuluki buaya. Cicak pasti kalah! Tetapi, hal tak terduga muncul. Publik yang memiliki harapan besar pada KPK mendukungnya. Institusi kepolisian pun mundur. Memang, dulu KPK seperti selebrity. Populer dan selalu dipuja. Tetapi, itu dulu!

Kini, kepercayaan publik terhadap KPK menurun drastis. Lima lembaga survey: Alvara Research Center, Indo Barometer, Charta Politica, Lembaga Survei Indonesia, dan Litbang Kompas mengonfirmasi hal itu. Prestasi KPK memang anjlok. Menurut Indeks Persepsi Korupsi, pada 2020 posisi Indonesia jeblok di ranking 102 dari 180 negara. Padahal di tahun 2019 Indonesia nangkring di urutan 85. Maklum, banyak kasus mega proyek didiamkan. Kasus Bank Century, Jiwasraya, Asabri, Pelindo 2, dan Hambalang, misalnya. Kalau pun tersentuh, tidak semua pelakunya dibekuk. Jadi, meski berhasil menangkap ratusan koruptor, KPK dianggap tebang pilih. Mengapa KPK loyo dan prestasinya menukik drastis? Jawabnya ini.

Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Transparency International Indonesia (TII) merosotnya prestasi KPK sejak berlakunya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang dikenal sebagai Revisi UU KPK. Revisi ini telah merubah arah politik hukum anti korupsi. Alih-alih menguatkan, Revisi UU KPK itu telah mereduksi berbagai kewenangan KPK. KPK pun bukan lagi lembaga super body. Independensinya dikebiri. Padahal, masih menurut ICW dan TII, independensi KPK adalah pondasi utama kerja KPK. Ada isu, kekuatan oligarki dan pengusaha ‘hitam’ di balik inisiatif UU Revisi KPK ini. Munculah resistensi dari banyak pihak, termasuk dari internal KPK karena ada anggapan ini upaya pelemahan KPK. Tentu saja anggapan ini belum terbukti. Penurunan prestasi KPK pada tahun 2020, misalnya, karena pengaruh langsung dari Revisi UU KPK atau efek dari resistensi internal terhadap Revisi UU KPK? Belum jelas!

Sebenarnya pemerintah dan DPR yang menginisiasi UU Revisi KPK. Mereka menepis isu adanya pengusaha ‘hitam’ di balik Revisi UU KPK ini. Bagi mereka, tujuan UU Revisi KPK ini karena KPK terlalu independen. Dan ini sangat berbahaya karena bisa berjalan tanpa kontrol. KPK itu bukan malaikat. Situasi uncontrollable adalah ‘ super power’ yang berpotensi disalahgunakan demi kepentingan politik oknum KPK atau politisi lainnya. KPK harus diawasi! KPK harus diperlakukan sama dengan lembaga pemerintah lainnya. Pegawai KPK harus menjadi ASN. Menariknya inisiatif ini dibarengi dengan munculnya isu bahwa pegawai KPK telah ‘disetir’ oleh politisi-politisi tertentu. Ada juga isu lain yang menyentuh ranah ideologi dan agama. Isunya pegawai KPK sudah terpapar virus ‘kadrun.’ Ideologinya tidak Pancasilais. Efeknya, KPK tebang pilih. Berbagai kasus korupsi, misalnya di pemerintahan DKI, diabaikan saja. Isu ini butuh verifikasi.

Secara moral kedua posisi di atas ada benarnya. KPK yang terlalu independen, tanpa pengawasan bisa terjebak pada penyalahgunaan kekuasaan. Sebaliknya, KPK yang ‘diawasi’ alias tidak independen bisa mandul. Kita memang hidup dalam fragmentasi moral di mana kebenaran itu relatif, tergantung sudut pandang pendukungnya. Keduanya benar! Persoalannya, berbagai isu yang berkembang membuat persoalan KPK menjadi zig-zag, dari relativisme moral berubah menjadi persoalan manajemen, lalu soal ideologi, dan berujung pada soal agama.

Celakanya,  setiap konflik bernuansa agama membuat orang menjadi emosional. Terjadilah polarisasi di dalam masyarakat, termasuk di tubuh warga gereja. Kedua pihak sama-sama membela yang benar! Dari sini munculah fenomena ‘Motivated Reasoning’ yaitu kecenderungan orang melakukan pembenaran secara rasional untuk mendukung keyakinannya. Orang cenderung menutup diri terhadap informasi yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Mereka tidak butuh verifikasi data karena yang dipentingkan adalah interpretasinya terhadap persoalan itu.

Aspek emosional ini terlihat nyata saat orang merespons kegagalan 75 pegawai KPK dalam Test Wawasan Kebangsaan (TWK). Bagi pendukung independensi KPK, kegagalan 75 pegawai itu  adalah bukti adanya upaya sistematis dan strategis untuk pelemahan KPK. Sebaliknya, pendukung UU Revisi KPK punya pendapat berbeda. Bagi mereka, kegagalan 75 pegawai KPK dalam test TWK adalah hal biasa. Orang lain pun pernah gagal. Tak ada yang ribut.  Sebagian lain menganggap kegagalan itu adalah bukti nyata ada pegawai ‘kadrun’ yang sudah luntur kesetiaannya pada ideologi Pancasila. Sayangnya, polarisasi seperti ini tidak memberikan kontribusi bagi perbaikan KPK. Sebaliknya, ia justru menghambat pemberantasan korupsi. Hal inilah yang diharapkan para koruptor gila itu.

Nampaknya polarisasi yang menajam dan emosional itu tidak dicermati.  MPH PGI tidak cukup hati-hati saat merespons persoalan KPK. Efeknya, sikap MPH PGI menjadi sasaran kecaman.  Lalu apa yang bisa dikatakan tentang ini? Ada beberapa hal. Pertama, secara moral sikap MPH PGI benar. Tidak ada yang salah! Mengkhawatirkan pelemahan KPK itu bagus. Sayangnya, pelemahan KPK itu adalah isu yang belum terbukti. Sejarahlah yang nanti membuktikannya. Kedua, setelah menerima informasi dari salah satu pihak seharusnya dilakukan verifikasi data.  Ketergesaan itu membahayakan. Kita hidup pada jaman di mana kebenaran harus ditunjang oleh data akurat. Ketiga, soal komunikasi. Sebaiknya suara kenabian dilakukan dengan bahasa yang positif dan rendah hati. Kita semua punya blind spot. Ada kelemahan yang mungkin terabaikan. Keempat, dalam era ganasnya media sosial, plus relativisme moral, dunia ini tidak membutuhkan Amos atau Yohanes yang doyan berteriak keras.  ‘Suara kenabian’ jauh lebih efektif dan efisien saat disampaikan dengan berbisik melalui berbagai jaringan PGI yang sangat luas.  Terakhir, semoga kita semua belajar untuk menyampaikan ide dan gagasan dengan lembut, santun  dan rasional.

Author