Ada dua ancaman besar yang menghantam bangsa kita. Pertama, pandemi virus Covid-19 dengan berbagai variannya. Pandemi ini makin mengganas. Dilihat dari peningkatan kasus baru, Indonesia sempat menjadi negara terparah di dunia. Syukurnya, setelah diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang cukup ketat, posisi Indonesia lebih baik. Kini, Indonesia menduduki posisi nomor empat di dunia, di bawah Inggris, India dan Amerika Serikat. Kita berharap kebijakan pemerintah memperpanjang PPKM sampai dengan 25 Juli akan memberi efek positif; penyebaran Covid bisa ditekan.

Ancaman kedua adalah makin melemahnya kehidupan sosial dan ekonomi rakyat. Ancaman ini muncul sebagai konsekuensi berkurangnya kegiatan ekonomi akibat pandemi Covid-19, dan disusul dengan adanya kebijakan PPKM. Ketika pandemi Covid-19 semakin mengganas, pemerintah tidak punya pilihan lain. Demi menyelamatkan rakyat, pemerintah menerapkan PPKM. Kebijakan ini sangat realistis. Meski efeknya menekan pertumbuhan  sosial-ekonomi  rakyat karena terbatasnya kegiatan ekonomi. Persoalannya adalah bagaimana mencari solusi terbaik untuk menggerakkan kembali roda perekonomian.

Bercermin dari krisis ekonomi tahun 1998, Indonesia bisa bertahan, salah satunya, karena kekuatan sektor informal. Mereka adalah pedagang kecil seperti penjual baso, tukang cendol, penjual martabak, tukang jual jamu gendong, dan sebagainya. Modal mereka sangat kecil sehingga disebut sebagai segmen mikro dan ultra mikro. Meski demikian, mereka menyumbang sekitar  64%  jumlah usaha di Indonesia. Sektor informal ini menyerap tenaga kerja paling banyak. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Februari 2021, jumlah pekerja informal mencapai 78,14 juta orang. Angka ini jauh lebih banyak daripada pekerja di sektor formal yang hanya 52,92 juta.  Jelas bahwa pekerja informal yang bergerak di sektor riel ini adalah kekuatan luar biasa. Ironisnya, mereka belum menjadi target utama sebagian besar lembaga keuangan formal. Mereka pun belum memiliki akses pendanaan formal.

Di tengah ancaman mandeknya perekonomian bangsa kita, pemerintah perlu menaruh perhatian yang serius terhadap sektor informal ini. Pemerintah seharusnya lebih proaktif dalam memberikan dukungan penuh kepada pelaku usaha di sektor informal. Selama ini sektor inilah yang menggerakkan perekonomian nasional. Oleh karena itu, mereka harus dilindungi, dipertahankan, dan ditingkatkan kemampuannya. Salah satunya dengan memberikan ‘infus’ bantuan yang dibutuhkan. Misalnya, akses modal usaha di lembaga-lembaga formal harus dipermudah dan dipercepat. Persyaratan bantuan diperingan. Aturan birokrasi dipersingkat. Selain itu, dalam kebijakan perekonomian, pemerintah seharusnya menjadikan sektor  informal  sebagai partner kerja. Pemerintah daerah Madiun adalah contoh yang bagus. Pedagang Kaki Lima (PKL) diberdayakan. PKL dijadikan partner pemerintah untuk mencukupi kebutuhan makan pasien Isoman.  Banyak institusi agama menggunakan cara serupa. Bantuan kepada masyarakat disalurkan dengan menjadikan sektor informal sebagai partner kerja.  Memang, sektor informal ini lebih membutuhkan pemberdayaan (empowerment).  Sangat salah menganggap sektor informal seperti bayi yang tidak berdaya. Padahal mereka adalah partner kerja yang kuat dan gagah perkasa. Sudah saatnya memberi peran besar kepada mereka. Indonesia pasti selamat!

Author