Menarik sekali membaca harapan dan saran Kepala BNPT, Komjen Boy Rafli Amar, tentang perlunya deklarasi kesiap-siagaan nasional. Deklarasi itu penting demi mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia. Dalam deklarasi itu setiap warga negara, dari kota besar hingga ke pelosok desa, didorong untuk mengucapkan ikrar setia mereka pada Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat juga diminta untuk menyatakan tekad menjunjung tinggi kebhinekaan, menolak intoleransi dan radikal terorisme (CNN 21/09/2021).

Himbauan Kepala BNPT ini harus kita dukung penuh karena dua aspek penting ini. Pertama, tujuan deklarasi itu mendukung kesiap-siagaan nasional dalam mengantisipasi ancaman terorisme, serta ikut mewujudkan Indonesia damai. Kita semua mengetahui bahwa terorisme, apa pun tujuannya, adalah aksi kekerasan terhadap sesama. Terorisme itu perbuatan yang melanggar nilai-nilai moral-etis yang berpotensi menghancurkan peradaban sebuah bangsa dan mengorbankan siapa pun, termasuk anak-anak dan orang-orang yang tidak berdosa. Aspek kedua adalah karena aksi terorisme ini melanggar hukum. Oleh karena itu, deklarasi yang merupakan implementasi dari Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, harus kita dukung. Meski tujuannya jelas dan bagus, tetapi tidak salah kita mempertanyakan efektifitasnya. Saya sangat ragu deklarasi kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945 ini akan mampu mengatasi terorisme. Mengapa?

Dalam konteks Indonesia, terorisme senantiasa berhubungan dengan agama. Terorisme berkait erat dengan interpretasi agama yang radikal dan ekstremis. Aksi kekerasan apa pun selalu diabsahkan dengan interpretasi terhadap ayat-ayat suci. Terjadilah yang dinamakan holy criminal! Para teroris ini sangat primordialistik dan fanatik terhadap kebenaran yang diyakininya, sehingga tanpa sadar mereka sudah terjebak pada idolatry, pemujaan terhadap ajaran. Mereka dibekali dengan teologi polaristik yang fundamentalistik demi membela kepentingan kelompoknya.

Para teroris melihat dunia sebagai kancah peperangan antara yang baik dan yang jahat. Dan peperangan itu ada di dalam semua aspek kehidupan baik politik, ekonomi, budaya, hukum, dan seterusnya. Mereka melabel diri sebagai prajurit Allah yang berperang melawan kekuatan iblis. Mereka adalah anak Tuhan yang bertarung melawan anak setan. Mereka melabel diri sebagai terang yang berjuang di jalan Allah demi mengatasi kegelapan. Peperangan ini adalah perang suci demi menegakkan kebenaran agama. Tentu saja keyakinan itu didasari oleh interpretasi agama.

Nah, karena terorisme ini berhubungan dengan interpretasi agama maka salah satu cara efektif untuk menghadapinya adalah juga dengan menggunakan interpretasi agama. Oleh karena itu, menghadapinya dengan deklarasi kesetiaan terhadap Pancasila dan UUD 1945 akan kurang efektif, meski tetap perlu. Mengapa? Karena bagi para teroris, kebenaran agama yang mereka perjuangkan berasal dari Allah sedangkan Pancasila dan UUD 1945 adalah buatan manusia. Beda level kesucian! Deklarasi kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945 justru akan menciptakan resistensi kuat. Kalau begitu deklarasi kesetiaan pada Pancasila ini perlu ditambah dengan pendekatan yang lebih agamis.

Kalau begitu interpretasi agama macam apa yang dibutuhkan untuk menangkal interpretasi agama yang fundamentalis-radikalis-ekstremis? Yang dibutuhkan adalah teologi moderat yang menghargai keunikan dan kebhinekaan agama, sekaligus menjaga persatuan bangsa. Teologi yang moderat sangat pas untuk Indonesia yang beragam agama dan aliran keagamaan. Sementara teologi polaristik sangat primordial, teologi moderat justru berwawasan kemanusiaan dan menghargai keberagaman. Bila teologi polaristik melihat perbedaan dalam konteks kompetisi dan kontestasi, teologi moderat menawarkan kolaborasi melalui pendekatan dialog. Ini penting. Tanpa dialog antar agama, kita semua binasa, kata Hans Kung. Dialog didasarkan pada rasa empati yaitu kesediaan untuk mendengar, mengakui dan menghargai perbedaan. Bila para teroris meyakini bahwa yang diperjuangkannya itu sebuah kebenaran mutlak, maka teologi moderat justru melihat kebenaran yang diyakininya itu sebagai sesuatu yang harus diuji melalui dialog yang rasional. Bila para teroris mengabsahkan aksi kekerasan, teologi moderat justru menekankan pada nilai moral-etis yang mendorong umat untuk saling merangkul dalam cinta, keadilan, perdamaian dan solidaritas.

Cukupkah terorisme dihadapi dengan interpretasi moderat kitab suci? Tidak cukup! Perlu ada beberapa tindakan lain. Pertama, BNPT perlu pendekatan struktural, yaitu dihapuskannya semua produk hukum di tingkat nasional, tingkat propinsi, kota dan kabupaten; yang diinspirasi oleh teologi polaristik yang fundamentalistik. Produk hukum seperti Undang-undang, Perda, Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati telah menciptakan diskriminasi terhadap sesama warga negara dan sering menjadi inspirasi untuk anarkisme dan aksi terorisme. Kedua, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap hate speech di media sosial yang berpotensi menciptakan polarisasi intra dan antar agama. Ketiga, perlu pengawasan terhadap materi pendidikan agama di tingkat sekolah maupun universitas. Dan terakhir, perlunya pengawasan ketat terhadap kemungkinan masuknya oknum-oknum dalam birokrat dan pemerintahan yang bermental dan berideologi yang serupa dengan yang dianut oleh kaum teroris. Mereka adalah benalu dalam tubuh rakyat dan bangsa Indonesia.

Author