Beberapa minggu belakangan ini masyarakat disuguhi drama pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat. Media massa dan media sosial bukan saja dipenuhi dengan berita pembunuhan yang menghebohkan itu, tetapi juga ramai dengan berbagai spekulasi tentang siapa pelaku pembunuhan keji itu dan apa penyebabnya. Awalnya muncul pemberitaan bahwa penyebab terbunuhnya Brigadir Joshua adalah akibat baku tembak antara yang bersangkutan dengan Bharada Richard Eliezer. Baku tembak itu sendiri, menurut ceritanya, diawali dengan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Joshua terhadap Putri Candrawathi, istri Irjen Ferdy Sambo, atasannya.

Dalam beberapa hari belakangan ini, cerita di atas berubah total. Menurut keterangan pengacaranya, Bharada Richard Eliezer sudah menceritakan bahwa sesungguhnya pelaku utama pembunuhan itu adalah Irjen Ferdy Sambo. Bharada Richard Eliezer sendiri, atas perintah Irjen Ferdy Sambo, ikut melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua. Tentu saja, sebagai bawahan, Bharada Richard Eliezer tidak bisa menolak perintah atasannya. Itulah ‘aturan dan hukum’ kepolisian. Dia wajib menaatinya. Bila cerita Bharada Richard Eliezer benar maka kita sudah bisa membayangkan munculnya dilema hukum Vs moralitas dalam persidangan ini. Dilemanya ini: apakah karena ketaatannya pada ‘hukum dan aturan’ kepolisian, Bharada Richard Eliezer harus tetap menerima hukuman atau seharusnya dia dinyatakan tidak bersalah dan berhak dibebaskan?

 

Dilema Ketaatan

Dilema seperti ini menjadi isu menarik dalam perdebatan antara dua kubu: hukum positif  (legal positivism) Vs hukum kodrat (natural law). Tentang kedua kubu ini singkatnya begini. Kubu hukum positif berpendapat bahwa ketaatan seseorang pada hukum sudah cukup. Tidak perlu lagi teropong moralitas. Sebaliknya kaum hukum kodrat berpendapat bahwa hukum yang ditaati harus diteropong oleh nilai moralitas. Hukum harus bermoral! Efeknya, bila saat menaati aturan atau hukum apa pun, orang harus kritis apakah hukum atau aturan itu bermoral. Bila tidak bermoral harus ditolak. Perdebatan tentang ini pernah terjadi saat persidangan perempuan loyalis militan Nazi. Saat Nazi berkuasa, perempuan ini melaporkan ketidaktaatan suaminya kepada pemerintah. Suaminya ditangkap dan dibunuh. Saat Nazi kalah dalam perang dunia kedua, perempuan loyalis Nazi ini ditangkap. Dalam persidangan dia katakan bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah bentuk ketaatan pada hukum. Saat itu tuntutan hukum bangsanya adalah seperti itu. Tidak ada yang lain. Oleh karena itu dia mendesak untuk dibebaskan. Dari sudut hukum positif perempuan ini benar, tetapi ditinjau dari hukum kodrat, perempuan ini salah. Meski  taat hukum, dia melanggar moralitas kemanusiaan. Keputusannya: perempuan loyalis Nazi itu dihukum. Kaum hukum kodrat menang!

Dilema ketaatan seperti ini pun pernah dibahas oleh Hannah Arendt ketika dia mencermati persidangan Adolf Eichmann, algojo Nazi pembunuh jutaan Yahudi. Eichmann adalah suami yang baik dan ayah yang mencintai anak-anaknya. Pembantaian massal itu dia lakukan bukan karena kebenciannya pada orang Yahudi. Dia tidak memiliki dendam dan rasa permusuhan apa pun terhadap orang Yahudi. Lalu apa penyebab dia lakukan pembantaian? Sebagai ‘pegawai’ Nazi, Eichmann hanya menjalankan ketaatan dengan melakukan tugas yang dipercayakan atasannya kepadanya. Hal inilah yang membuat Arendt berpendapat bahwa kekerasan bisa dilakukan oleh siapa saja, orang jahat maupun orang baik. Salah satu penyebabnya adalah adanya penyimpangan hati nurani dan lumpuhnya nalar sehingga orang tidak lagi memiliki daya kritis. Para pelaku seperti Eichmann adalah individu yang mengalami ‘worldlessness,’ manusia yang terasing dari dunia ini. Mereka tidak memiliki kepribadian, tanpa tuntunan moral dan mengalami kedap nalar. Para pelaku mudah diprovokasi, diadu domba, dimobilisasi untuk melakukan kekerasan, kerusuhan atau pembunuhan. Bagi orang seperti ini, kejahatan menjadi sesuatu yang biasa. Ada banalitas kejahatan. Pelaku kehilangan rasa bersalah. Pembunuhan menjadi impersonal.

Kembali ke pertanyaan di atas: apakah Bharada Richard Eliezer, dan polisi lainnya, yang menaati perintah atasan Irjen Ferdy Sambo untuk melakukan penembakan terhadap Brigadir Joshua Hutabarat harus dihukum atau seharusnya divonis bebas? Kita belum tahu jawabannya, tetapi ini menjadi dilema hukum dan moral yang baik untuk dicermati.

 

Pecah Kopi
10 Agustus 2022

Author