Kasus intoleransi agama berupa penolakan pembangunan gedung gereja di kota Cilegon adalah pelajaran penting bagi berbagai elemen bangsa ini. Kasus ini membuka mata kita bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita kerjakan demi merekatkan kebangsaan kita. Bagi saya, yang paling disesali dari kasus ini bukanlah penolakan sebagian umat Islam terhadap pembangunan gedung gereja tersebut, tetapi penolakan Walikota selaku pejabat pemerintah. Padahal, seorang Walikota sudah mengucapkan sumpah untuk menjalankan jabatan dan tanggungjawabnya untuk mengabdi bagi seluruh masyarakat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sesungguhnya Walikota Cilegon sedang memainkan politik identitas yang saat ini memang sedang ‘ngetrend’ di berbagai negara. Tujuannya demi merebut atau mempertahankan konstituennya. Politik identitas mengeksploitasi isu identitas sempit, baik atas nama etnik atau atas nama agama dan memperhadapkan ‘yang lain’ sebagai musuh dan ancaman. Praktik politik identitas dilakukan oleh Donald Trump di Amerika Serikat; Bolsonaro di Brazil; Le Pen di Perancis; Viktor Orban di Hongaria; Erdogan di Turkey; dan Duterte di Filipina. Di Indonesia pun politik identitas pernah dimainkan, misalnya saat Pilkada DKI 2017. Hasilnya perpecahan di kalangan masyarakat karena identitas kelompok tertentu dipicu untuk mendominasi identitas kelompok lainnya. Kecenderungan politik identitas ini sudah diingatkan Francis Fukuyama dalam bukunya “Identity”. Fukuyama mengatakan: “munculnya politik identitas dalam negara demokrasi modern adalah salah satu ancaman terbesar bagi demokrasi itu sendiri.” Fukuyama pun melanjutkan bahwa “kecuali bila kita dapat kembali kepada pemahaman kita yang lebih universal untuk menegakkan martabat manusia, kita sedang menjebak diri kita dalam malapetaka berupa konflik dan permusuhan tanpa akhir.”

Politik identitas yang dimainkan oleh Walikota Cilegon bisa dimainkan politisi mana pun; demi kekuasaan dan jabatan, politisi seperti ini tidak peduli bila masyarakat akan terpecah belah. Mereka juga tidak peduli bila hasilnya ada sebagian masyarakat yang menjadi korban intoleransi dan diskriminasi. Nafsu pada kekuasaan dan jabatan ini seharusnya bisa dicegah dengan ketaatan pada prinsip dan nilai-nilai demokrasi; akan tetapi bila politisi seperti ini tidak mampu mengontrol nafsu mereka, maka adalah tugas masyarakat sipil untuk mengontrol dan mengingatkan; dan terutama merupakan tugas Pemerintah Pusat untuk menegakkan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Bila, politik identitas dibiarkan, Fukuyama mengingatkan, akan terjadi pembusukan politik (political decay), yang hasilnya akan merugikan dan menghancurkan masyarakat dan bangsa itu sendiri.

 

Melawan Kodrat

Penolakan pembangunan gedung gereja sebenarnya adalah upaya sebagian masyarakat untuk ‘memaksakan’ adanya identitas tunggal di kota Cilegon. Padahal bila ditelisik, kota Cilegon justru ‘ditakdirkan’ menjadi kota yang terbuka. Kita semua tahu, kota Cilegon yang berada di Provinsi Banten ini adalah kota industri; kota Cilegon merupakan penghasil baja terbesar di Asia Tenggara. Sekitar 6 juta ton baja dihasilkan setiap tahunnya di Kawasan Industri Krakatau Steel. Selain memiliki pabrik baja, di kota Cilegon terdapat berbagai macam objek vital negara, antara lain Pelabuhan Merak, Pelabuhan Cigading, PLTU Suralaya, PLTU Krakatau Daya Listrik, Krakatau Tirta Industri Water, Jembatan Selat Sunda dan Berikat Selat Sunda.

Banyaknya pabrik, pembangkit tenaga listrik, dan pelabuhan, telah menjadikan kota Cilegon sebagai tempat di mana proses modernisasi sedang terjadi secara besar-besaran. Dampaknya secara demografi kota Cilegon menjadi kota yang ‘terbuka’ terhadap mobilisasi massa dari berbagai daerah dan bahkan dari berbagai negara. Demi membangkitkan perekonomiannya, Cilegon membutuhkan banyak pendatang dari berbagai daerah dan dari berbagai negara. Kota Cilegon adalah lokasi dan lintasan pertukaran berbagai budaya, baik lokal maupun asing. Di Cilegon terjadi interaksi yang dinamis antara masyarakat lokal dan masyarakat pendatang. Bahkan di Cilegon terjadi pertukaran barang dan jasa dari berbagai daerah dan berbagai negara asing.

Apa artinya? Artinya, suka atau tidak suka, Cilegon telah menjadi kota yang modern dan multikultural. Menyangkal adanya perubahan akibat modernisasi dan adanya realitas kemajemukan ini justru akan merugikan diri sendiri. Di tengah adanya interaksi budaya, barang dan jasa, ilusi besar bila sekelompok orang masih merasa seolah mereka hidup sendiri. Ilusi juga bila di tengah interaksi dinamis yang saling menguntungkan, ada sekelompok orang yang masih berpikir tertutup, bersikap memusuhi dan ingin mendominasi kelompok lainnya. Sikap lama yang intoleran dan tertutup seperti ini sudah tidak cocok dengan kondisi baru yang membutuhkan sikap dan mentalitas baru. Menurut Fukuyama, perubahan besar-besaran yang terjadi di tengah masyarakat akibat modernisasi dan mobilisasi manusia, mau atau tidak mau, membutuhkan juga nilai dan institusi politik baru. Tanpa nilai dan institusi yang baru, masyarakat akan mengalami kekacauan akibat konflik terus-menerus.

 

Penutup

Persoalan pembangunan gedung gereja di kota Cilegon adalah ujian yang sangat besar bagi banyak pihak. Yang pertama, persoalan ini merupakan ujian bagi sebagian masyarakat kota Cilegon, terutama dalam kesiapan mereka menghadapi efek modernisasi, mobilisasi manusia, dan realitas kemajemukan yang sedang mengubah total wajah kotanya. Yang kedua, persoalan pembangunan gereja di kota Cilegon adalah ujian bagi politisi, terutama Walikota. Walikota harus memilih apakah akan tetap menerapkan politik identitas atau berpegang pada sumpah jabatannya untuk mengabdi bagi seluruh masyarakat dan pada Konstitusi. Yang terakhir, persoalan ijin pembangunan gedung gereja adalah ujian bagi Pemerintah Pusat, yang atas nama Konstitusi, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika, bertanggungjawab mengawasi kecenderungan politisi atau partai ‘nakal’ yang dengan politik identitasnya berpotensi memecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa kita. Semoga kita semua lolos dari ujian berat ini.

 

Kebon Mawar, Sukabumi
14 September 2022

Author