Saya yakin, pertanyaan paling utama masyarakat dalam kasus Irjen Sambo adalah soal nilai. Mengapa Irjen Sambo yang menjabat sebagai Kadiv Propam tidak menunjukkan komitmen moral yang sangat kuat terhadap norma dan nilai kepolisian yaitu Tri Brata dan Catur Prasetya yang selama ini dipegangnya? Mengapa seorang petinggi Kepolisian dan penegak hukum mampu melakukan tindakan yang justru mengangkangi hukum, konstitusi bangsa dan nilai-nilai luhur Pancasila? Pertanyaan sebagian besar rakyat bangsa ini justru lebih jauh lagi. Di mana komitmen iman dan kesetiaan Sambo terhadap nilai-nilai agama yang dianutnya? Tulisan ini menelisik tentang itu.

 

Merasa Dikhianati

Berbagai pertanyaan menyangkut nilai moralitas di atas itulah yang membuat pemberitaan kasus Sambo mencapai rating yang sangat tinggi. Jadi, maraknya pemberitaan bukan terutama karena ini kasus pembunuhan. Toh, setiap hari ada kasus orang yang dibunuh. Berita pembunuhan sudah menjadi sesuatu yang banal, biasa-biasa saja. Ramainya pemberitaan bukan juga karena berlapisnya dalih ‘obstruction of justice’ untuk menutupi kasus ini. Masyarakat sudah sangat kenyang dengan obstruction of justice, terutama dalam kasus-kasus mega korupsi.  Jadi, bukan itu! Jadi apa dong?

Pemberitaan yang ramai tentang kasus Sambo karena Sambo adalah Jenderal dari salah satu institusi penegak hukum yang paling terhormat di negeri ini, yaitu Kepolisian. Ada kaitan erat antara Sambo, jabatannya yang tinggi, dan Institusi Kepolisian.

Polisi adalah jabatan yang suci. Polisi itu penjaga ‘hati nurani’ bangsa. Polisi adalah salah satu pengawal konstitusi yang merupakan ‘kitab suci’ bangsa. Polisi adalah penegak hukum dan keadilan. Polisi adalah alat negara yang memiliki tanggung jawab sangat besar. Polisi itu seperti malaikat yang menjamin keselamatan siapa pun, mencegah anarkisme dan kriminalitas, memberikan rasa nyaman dan damai bagi semua Warga Negara.

Suatu bangsa seperti Indonesia yang beranekaragam etnik, budaya, dan agamanya ini bisa tetap berdiri tegak karena salah satunya, adanya peran Kepolisian. Jadi, bisa dipahami bila ada harapan besar yang diletakkan masyarakat di pundak Kepolisian.

Nah, kasus Irjen Sambo membuat bangsa ini mengalami shock sangat berat. Banyak yang frustrasi karena ‘malaikat’ penjaga dan penegak hukum justru menjadi ‘setan’ yang melumpuhkan hukum. Pejabat yang selama ini dianggap sebagai pahlawan pencegah kriminalitas, justru menjadi pelaku utama dan penjahat kriminalitas. Ironisnya, Sambo melakukannya saat yang bersangkutan menjabat Kadiv Propam Polri yaitu polisinya para polisi. Jabatan itu menugaskan Sambo untuk menegakkan komitmen etik dan moralitas aparat kepolisian.

Sayangnya, Irjen Sambo tidak memberi teladan bagaimana menegakkan hukum. Sebaliknya, Sambo berubah menjadi Rambo yang anarkis dan brutal. Paradoks kasus Sambo ini mengobrak-abrik harapan rakyat. Rakyat merasa dikhianati dan dibohongi. Kepercayaan dan harapan rakyat yang besar kepada aparat kepolisian langsung pudar.

 

Menegakkan Nilai Moral-Etis?

Kasus Sambo menyadarkan kita bahwa tantangan terbesar bangsa ini, termasuk Institusi Kepolisian, adalah membangun strategi untuk penegakkan nilai-nilai moral-etik yang berguna bagi kebaikan bersama bangsa ini.

Paling sedikit ada tiga respons untuk menjawab tantangan di atas. Respons pertama dari kaum liberal dengan pendekatan rasionalitasnya. Kelompok ini percaya bahwa semakin tinggi tingkat rasionalitas seseorang maka semakin tinggi pula komitmennya pada nilai-nilai moralitas. Tesis kaum liberal benar, bila pendekatannya diterapkan secara personal-individual. Sebagai individu, orang mampu memikirkan kepentingan ‘beyond’ dirinya. Tetapi, tesis kaum liberal sulit diterapkan secara sosial. Sebagai bagian dari kelompok tertentu, orang lebih terikat secara emosional daripada rasional. Ikatan emosionalitas membuat orang lebih memikirkan kepentingan kelompoknya, termasuk keluarganya, daripada kelompok lain. Misalnya, saat pandemi Covid merebak, orang tega, tanpa peduli dengan orang lain, membeli sebanyak-banyaknya barang demi keluarganya survive.

Respons kedua dari kaum agamawan. Pendekatannya dogmatisisme yang utopianistik. Agamawan seperti ini percaya bahwa penyebab ketidakadilan terjadi karena adanya pementingan diri sendiri (selfishness). Obat mujarabnya adalah kembali kepada nilai-nilai agama. Persoalannya adalah sering penegakkan nilai-nilai agama (tertentu) justru menjadi jalan terciptanya dominasi dan hegemoni kelompok agama yang satu terhadap kelompok lainnya. Ini ketidakadilan. Selain itu, pendekatan ini memunculkan kelas rohaniawan dengan kekuasaan ‘atas nama Tuhan’ yang tanpa batas dan tanpa kontrol. Kecenderungan ini menjebak negara pada pemerintahan otoritarian.

Respons ketiga menitikberatkan perlunya penegakkan hukum yang tegas dan keras bagi masyarakat. Bila masyarakat patuh maka semua bisa menikmati keamanan dan ketentraman. Bahaya dari pendekatan ini adalah diterapkannya ‘rule by law’ bukan ‘rule of law.’ Yang pertama ‘rule by law’, saat hukum diperuntukkan bagi masyarakat, tetapi tidak berlaku bagi elite. Yang kedua ‘rule of law’, adalah saat hukum menjadi panglima di mana semua komponen bangsa, baik rakyat jelata maupun elite, sama dan setara di hadapan hukum. Kelemahan lain pendekatan ini adalah orang taat pada hukum lebih karena takut dipidana, daripada karena kesadaran moralnya. Efeknya, adalah kemunafikan.

Apa yang mau dikatakan adalah bahwa pendekatan apa pun punya kelemahan. Oleh karena itu, mustahil menerapkan satu pendekatan saja. Yang dibutuhkan adalah pendekatan holistik, dan yang terpenting, dalam prosesnya harus melibatkan seluruh segmen masyarakat. Semuanya harus bersinergi guna menghasilkan kebaikan bersama. Tetapi, jangan terjebak pada utopianisme, tidak ada kebaikan ideal di bumi ini. Proses koreksi dan transformasi agar ‘menjadi lebih baik’ bersama adalah perjuangan yang terus-menerus tanpa akhir.

 

Bandung
7 September 2022

Author